DPR Sentil Pemerintah: PTS Jadi Tulang Punggung Pendidikan, Tapi Minim Dukungan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional belum diimbangi dukungan negara yang memadai.
 

Menurut Esti, pemerintah harus memberi perhatian lebih serius terhadap keberlangsungan kampus swasta, termasuk kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
 

PTS Disebut Jadi Penopang Pendidikan Tinggi Nasional
 

Esti membeberkan data bahwa jumlah PTS di Indonesia mencapai 2.713 kampus, jauh lebih banyak dibanding perguruan tinggi negeri yang hanya berjumlah 127 kampus.
 

Jumlah dosen di PTS juga lebih tinggi, yakni mencapai 169.638 dosen di PTS, sementara PTN sekitar 98.137 dosen.
Adapun jumlah mahasiswa di PTS mencapai sekitar 4,83 juta orang, sedikit lebih tinggi dibanding PTN yang berada di angka 4,4 juta mahasiswa.
 

“Dari data ini kita bisa melihat bahwa peran swasta itu sangat signifikan,” tegas Esti dalam Raker Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek di Senayan, Selasa (2/6/2026).
 

Papua Masih Bergantung pada Kampus Swasta
 

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti sejumlah wilayah di Papua yang hingga kini belum memiliki perguruan tinggi negeri.
 

Menurutnya, layanan pendidikan tinggi di Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih banyak ditopang kampus swasta.
 

“Yang hadir swasta, tapi swasta pun tidak dibantu pemerintah pusat, terengah-engah,” ujarnya.
 

DPR Kritik Minimnya Perhatian Pemerintah
 

Esti menilai perhatian pemerintah terhadap PTS selama ini masih terlalu fokus pada urusan akreditasi.
 

Padahal, menurutnya, pemerintah juga harus hadir membantu operasional kampus, kesejahteraan dosen, hingga penguatan fasilitas pendidikan.
Beban Sertifikasi Dosen Jadi Sorotan
 

Esti juga menyoroti syarat Sertifikasi Dosen (Serdos) yang dinilai memberatkan dosen, khususnya di PTS.
 

Ia mengungkap ada dosen yang harus mengeluarkan biaya pribadi hingga Rp2 juta untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri sebagai syarat mempertahankan tunjangan sertifikasi.
 

“Pertanyaannya, yang membiayai siapa?” sentilnya.
 

Minta Dana Pendidikan Lebih Banyak ke Diktisaintek
 

Menurut Esti, peningkatan kualitas dosen memang penting, tetapi pembiayaannya tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada dosen.
 

Ia meminta pemerintah menggunakan porsi anggaran pendidikan 20 persen untuk memperkuat pendidikan tinggi dan membantu kesejahteraan dosen.
 

“Ya pemerintah yang menganggarkan!” tegasnya.
 

Anggaran Pendidikan Dinilai Belum Ideal
 

Sebagai informasi, anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp769,09 triliun.
 

Namun, anggaran yang dikelola langsung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hanya sekitar Rp61,87 triliun.
 

Kondisi itu dinilai menjadi tantangan besar dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional, khususnya bagi PTS yang selama ini menjadi tulang punggung akses pendidikan masyarakat.