Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Titiek Soeharto: Harga di Petani Murah, di Konsumen Mahal!

Laporan: Halim Dzul
Senin, 07 Juli 2025 | 22:01 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi - Humas DPR -
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen — Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, pencipta lapangan kerja, dan penggerak ekonomi rakyat. Tapi sayangnya, petani sebagai ujung tombak justru belum menikmati kesejahteraan yang layak.
 

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, menyoroti tajam ketimpangan dalam sistem pertanian nasional yang dinilai sudah terlalu panjang dan tidak efisien.
 

“Harga di tingkat petani rendah, tapi mahal di konsumen. Ini akibat rantai pasok yang masih panjang dan tidak efisien,” tegas Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (7/7/2025).
 

Petani Tak Sejahtera, Regenerasi Terancam
 

Titiek juga mengingatkan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan berat: krisis pangan global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok dunia, dan konflik geopolitik internasional.
 

Namun di dalam negeri, krisis lebih mendasar: ketimpangan kesejahteraan petani dan minimnya regenerasi SDM pertanian. 

 

“Kalau tidak ada generasi muda yang mau bertani, ke depan siapa yang akan mengurus sawah dan ladang kita?” ujarnya.
 

Fokus Produksi Domestik & Harga Stabil
 

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa penguatan produksi domestik, stabilisasi harga, serta kesejahteraan petani dan peternak harus menjadi fokus pembangunan pertanian.
 

“Produksi pangan jangan cuma beras dan jagung. Komoditas peternakan, hortikultura, dan perkebunan juga penting,” kata Titiek.

 

Ia juga menekankan perlunya:

 

- Modernisasi pertanian

- Efisiensi tata kelola lahan, air dan teknologi

- Kemitraan usaha tani dengan akses pasar yang luas

- Penguatan kelembagaan penyuluhan dan SDM
 

Anggaran Rp13,7 Triliun Harus Tepat Guna
 

Titiek mengungkapkan bahwa berdasarkan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2026, Kementerian Pertanian akan mendapat pagu indikatif sebesar Rp13,757 triliun.
 

“Anggaran harus fokus pada efisiensi program berbasis output-outcome. Jangan tumpang tindih, dan pastikan berbasis data real-time,” ujarnya.
 

Pesan Akhir: Jawab Kebutuhan Strategis Nasional!

 

Sebagai penutup, Titiek meminta agar Kementerian Pertanian menyusun rencana kerja dan anggaran 2026 yang benar-benar terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan strategis nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pangan dan kemandirian produksi dalam negeri.
 

“Pangan adalah senjata masa depan. Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk makan rakyat kita sendiri,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: