Timwas DPR Soroti Layanan Haji: Jemaah Tidur di Musholla, Kartu Nusuk Telat, Armuzna Padat!

RAJAMEDIA.CO - Makkah, Timwas Haji — Rapat pengawasan haji DPR RI kembali membara. Bertempat di Alqimma Hall, Makkah, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Agama, BPKH, dan instansi terkait lainnya, Senin (2/6/2025).
 

Dipimpin langsung oleh Ketua Timwas Haji, Cucun Ahmad Syamsurijal, rapat ini menjadi ajang evaluasi keras terhadap berbagai masalah krusial yang masih membelit pelayanan haji tahun ini.
 

“Ibadah haji itu ritual kompleks yang butuh persiapan matang, koordinasi solid, dan kerja lintas lembaga. Tapi kita masih temukan persoalan mendasar yang seharusnya tak terjadi,” tegas Cucun, yang juga Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB.
 

Jemaah Tidur di Musholla, Terpisah dari Pasangan dan Pendamping
 

Sorotan tajam dilayangkan pada pemondokan jemaah. Meski pemerintah melibatkan delapan syarikah penyedia layanan, faktanya banyak jemaah yang tidak mendapat tempat tinggal layak.
 

“Ada yang tidur di musholla. Bahkan ada jemaah lansia dan disabilitas yang dipisahkan dari pendampingnya. Ini sangat disayangkan. Apalagi ini jelang puncak haji di Armuzna,” kata Cucun.
 

Kartu Nusuk Telat, Jemaah Gagal Masuk Masjidil Haram
 

Keterlambatan distribusi Kartu Nusuk, yang menjadi syarat utama masuk ke Masjidil Haram, juga menuai kritik. Akibatnya, banyak jemaah kehilangan kesempatan beribadah di tempat paling suci.
 

“Shalat di Masjidil Haram itu keutamaannya luar biasa. Sayangnya, karena Nusuk belum keluar, banyak jemaah kita tak kebagian kesempatan itu,” imbuhnya.

 

Kapasitas Maktab di Armuzna Jauh di Bawah Standar
 

Masalah lain adalah soal maktab di Armuzna. Timwas menemukan kondisi yang tidak manusiawi: satu jemaah hanya mendapat ruang tidur 50 cm, padahal standar minimalnya 60 cm.
 

“Maktab besar dijejali hingga 280 kasur, yang kecil 181. Ini jelas tidak manusiawi, apalagi dalam situasi padat dan suhu ekstrem,” ujar Cucun.
 

Konsumsi, Transportasi, dan Kesehatan: Masih Jauh dari Layak
 

Dari hasil peninjauan lapangan, Timwas juga menyoroti kualitas makanan yang tidak sesuai standar dan gramasi yang diumumkan. Transportasi dan layanan kesehatan, terutama bagi jemaah lansia, juga dianggap belum memadai.
 

“Lansia dan penyandang disabilitas butuh pelayanan khusus. Jangan dikompromikan. Negara harus hadir penuh untuk mereka,” katanya tegas.
 

Haji Adalah Tanggung Jawab Nasional
 

Cucun menegaskan, suksesnya penyelenggaraan haji bukan tanggung jawab Kemenag semata. Ini amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, dan melibatkan lintas komisi DPR.
 

“Haji itu urusan nasional. Komisi III, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII semua terlibat. Jadi jangan anggap remeh evaluasi ini,” tegasnya.
 

Rapat evaluasi ini diharapkan jadi lonceng peringatan untuk pembenahan serius ke depan. Haji bukan sekadar perjalanan ritual, tapi pertaruhan nama baik bangsa dan kehadiran negara untuk rakyat.
 

“Jemaah harus beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Itu harga mati,” pungkas Cucun.