Nunik Sorot Pajak Film Berlapis: Sineas Belum Untung, Sudah Dicekik Negara!

RAJAMEDIA.CO — Yogyakarta, Legislator — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim atau Nunik menyoroti beratnya beban pajak yang dinilai menghambat pertumbuhan industri perfilman nasional.
 

Menurut Nunik, industri film Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius mulai dari pajak berlapis, regulasi yang belum berpihak, hingga tantangan distribusi film nasional.
 

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang berlangsung 5–7 Juni 2026 di Yogyakarta.
 

Film Bukan Sekadar Hiburan
 

Nunik menegaskan film kini bukan lagi hanya produk hiburan atau budaya semata.
 

Menurutnya, perfilman telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk diplomasi budaya, promosi pariwisata, penguatan UMKM kreatif, hingga penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.
 

“Film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah,” kata Nunik.
 

Karena itu, ia menilai negara harus hadir memberikan keberpihakan nyata terhadap industri perfilman nasional.
 

DPR Soroti Pajak Berlapis
 

Dalam dialog bersama pelaku perfilman di JAFF, Komisi VII DPR RI menerima banyak keluhan terkait skema pajak yang dianggap memberatkan industri film.
 

Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda hingga sistem pajak berlapis dari tahap produksi sampai distribusi disebut menjadi penghambat besar bagi sineas dan investor.
 

“Industri ini belum tumbuh kuat, tapi sudah dibebani berlapis-lapis,” tegas politikus PKB tersebut.
 

Menurut Nunik, kondisi itu membuat ruang kreativitas dan investasi di sektor perfilman nasional menjadi terhambat.
 

JAFF Dinilai Jadi Motor Perfilman Asia
 

Nunik memberikan apresiasi terhadap Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang dinilai berhasil berkembang menjadi festival film internasional berbasis Asia.
 

Festival yang digelar Yayasan Sinema Yogyakarta itu dinilai konsisten membuka ruang bagi sineas muda maupun profesional dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
 

Komisi VII DPR RI menilai festival seperti JAFF memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional.
 

DPR Siapkan Rekomendasi Kebijakan
 

Melalui Panja KDFN, DPR RI saat ini tengah menyusun berbagai rekomendasi kebijakan berbasis data dan aspirasi lapangan untuk memperkuat industri film nasional.
 

Fokus pembahasan mencakup penguatan kreativitas, distribusi film, dukungan regulasi, hingga keberpihakan terhadap sineas dan pelaku ekonomi kreatif.
 

“Nantinya kami akan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran festival film sebagai bagian integral strategi distribusi dan kreativitas film nasional,” ujar Nunik.
 

UMKM Kreatif dan Sineas Muda 
 

Komisi VII DPR RI berharap pembenahan sektor perfilman nasional mampu meningkatkan keterlibatan sineas muda, komunitas film, dan UMKM kreatif dalam industri film Indonesia.
 

Nunik juga mendorong sinergi multipihak antara pemerintah, komunitas film, pelaku usaha, hingga festival perfilman agar perfilman Indonesia makin kompetitif di tingkat internasional.
 

“Kami ingin festival seperti JAFF menjadi motor penggerak kreativitas dan daya saing perfilman Indonesia,” pungkasnya.