Sudding Suarakan Kenaikan Gaji Anggota Polri: Karena Saat Ini Sangat Rendah!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Hukum - Rendahnya gaji anggota Polri menjadi hambatan dalam mewujudkan institusi Kepolisian yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan layanan publik yang optimal. Bahkan hal ini membuka peluang untuk menerima suap. Karena itu perbaikan pendapatan ini harus mendapat perhatian dari petinggi Kepolisian.

 

"Untuk mencapai efektivitas dan reformasi di institusi Kepolisian secara optimal, memang perlu ada perbaikan dari struktur pendapatan anggota," jelas anggota Komisi Hukum DPR Sarifuddin Sudding dalam rapat kerja bersama Kapolri dan Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (7/7/2025).

 

Dalam rapat kerja membahas anggaran ini, kehadiran Kapolri diwakili Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komjen Wahyudiningrat. Sementara Jaksa Agung diwakili Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna.

 

Terendah Dibanding Negara Tetangga

 

Sudding mengungkap itu karena faktanya gaji anggota Polri sangat rendah. Bahkan paling rendah bila dibandingkan dengan anggota Kepolisian di negara-negara tetangga dengan pangkat yang sama. Misalnya gaji anggota Kepolisian berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

 

"Dibandingkan (gaji anggota polisi) negara Singapura, sampai 44 juta dengan pangkat yang sama. Brunei 33 juta, Malaysia 11 koma sekian juta dan Filipina 12 (juta). Anggota (Polri) kita dengan pangkat yang sama cuma Rp4,5 juta sekian take home pay-nya," beber Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah ini.

 

Menurutnya gaji yang hanya Rp4,5 juta per bulan itu sudah pasti tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan seorang anggota Polri yang berpangkat Bripda misalnya. "Sehingga sangat berpotensi dan terbuka ruang untuk mereka, katakanlah misalnya, melakukan hal-hal di luar dari tugas-tugas pokoknya," cetusnya.

 

Dibanding Hakim dan Jaksa, Polri juga Terendah

 

Ironisnya, kata Sudding menekankan, gaji anggota Polri juga paling rendah dibandingkan dengan pendapatan dari aparat penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia, seperti jaksa dan hakim.

 

Dia misalnya membandingkan gaji anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Pangkat terendah dalam golongan perwira pertama di Kepolisian ini setara dengan PNS golongan III/a (Penata Muda).

 

"Kalau di Kepolisian, (anggota Polri) pangkat Inspektur Dua itu hanya Rp8 sekian juta kalau tidak salah take home pay-nya. Di Kejaksaan 11 juta sekian juta, di Mahkamah Agung itu 27 koma sekian juta," sambung Sudding menguraikan.

 

Kenaikan Gaji untuk Cegah Suap-Menyuap

 

Karena rendahnya gaji anggota Polri ini, dia meminta para elite Korps Bhayangkara tersebut untuk benar-benar memberikan perhatian. Peningkatan pendapatan ini menurutnya mutlak diperlukan agar anggota Kepolisian optimal dalam menjalankan tugas.

 

"Menurut saya harus dilakukan suatu reformasi dalam hal memberikan pendapatan bagi anggota-anggota di institusi Kepolisian untuk menghindari, sekali lagi saya katakan, untuk menghindari katakanlah penyalahgunaan-penyalahgunaan seperti yang selama ini kita dengar. (Yaitu) terjadi suap-menyuap, karena kebutuhan Pak," ucapnya.

 

"Nah, untuk itu saya mengajak Pak Wahyu coba dipikirkan ini. Lakukan reformasi yang baik dalam konteks untuk penataan birokrasi supaya optimal berkaitan dengan pendapatan anggota," demikian Sarifuddin Sudding.

 

DPR Perjuangkan Tambahan Anggaran Polri 

 

Dalam rapat tersebut, Komisi Hukum DPR sendiri menerima dan menyetujui usulan program Polri sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109 triliun. Pihaknya juga berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran yang diminta Polri.

 

"Dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 63.795.421.525.000 (Rp 63 triliun) sehingga menjadi sebesar Rp 173.467.535.898.000 (Rp 173 triliun),” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, saat membacakan kesimpulan rapat.