58 Ribu Jamaah Umrah Tertahan! DPR Desak Skema Pemulangan Terukur

RAJAMEDIA.CO - Jakata, Legislator - Konflik panas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berdampak langsung ke jalur penerbangan internasional. Efeknya terasa hingga Tanah Suci.
 

Lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia dilaporkan belum bisa kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan dari dan menuju kawasan Timur Tengah.
 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, angkat suara. Ia meminta pemerintah segera menyiapkan skema pemulangan yang jelas dan terukur.
 

“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian,” tegas Selly, Minggu (1/3).
 

Imbauan Kedubes Tak Cukup, Harus Ada Aksi Nyata
 

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyampaikan akan memantau situasi di Timur Tengah dan memastikan keselamatan WNI, termasuk para jemaah umrah.
 

Namun bagi Selly, imbauan saja belum cukup. Harus ada langkah konkret dan terkoordinasi agar ribuan jemaah mendapatkan kepastian kepulangan.
 

Ia mengingatkan, ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang seharusnya membawa ketenangan. Jangan sampai berubah menjadi beban psikologis karena ketidakjelasan jadwal penerbangan.
 

Evaluasi Sistem Mitigasi Krisis
 

Selly menilai situasi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan umrah.
 

Ia menekankan tiga aspek penting:
 

Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah. Termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama kondisi darurat berlangsung.
 

Kedua, kesiapan manajemen krisis. Jemaah tidak boleh menanggung risiko global sendirian. Negara harus hadir dengan solusi cepat dan terukur.
 

Ketiga, koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri.
Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar respons pemerintah tidak lambat dan tumpang tindih.
 

Negara Harus Hadir
 

Komisi VIII DPR RI, kata Selly, akan terus mengawal situasi ini. Keselamatan dan kepastian bagi jemaah umrah adalah prioritas.
 

Di tengah konflik global yang belum mereda, harapan 58 ribu jemaah kini bertumpu pada kecepatan dan ketegasan pemerintah.
 

Pesan DPR jelas: ibadah boleh tertunda, tapi perlindungan negara tak boleh terlambat.