Selat Hormuz Memanas, Komisi XI Ingatkan: APBN Jangan Sampai Terseret Gelombang!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam — Ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar isu geopolitik jauh di Timur Tengah. Bagi Indonesia, situasi ini bisa menjadi alarm serius bagi ketahanan APBN.
 

Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menegaskan gejolak di jalur strategis energi dunia itu berpotensi mengguncang struktur fiskal nasional. Pasalnya, sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz—titik krusial penghubung Teluk Persia dan Laut Arab.
 

“Indonesia memang tidak terlibat dalam konflik, tetapi dampak ekonominya bisa menjalar cepat. Ketika harga energi dunia bergejolak, struktur APBN dan stabilitas ekonomi kita ikut terpengaruh,” ujar Habib Idrus dalam keterangannya, dikutip Senin (2/3/2026).
 

Harga Minyak Naik, Subsidi Tertekan
 

Memanasnya kawasan tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah global. Kondisi ini langsung memantik kekhawatiran pasar energi dan memengaruhi sentimen investor dari Asia hingga Eropa.
 

Bagi Indonesia, efeknya tak bisa dihindari. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi menekan anggaran subsidi energi, memicu inflasi lewat kenaikan ongkos transportasi dan distribusi, hingga memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
 

Maklum, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dan produk energi tertentu. Setiap lonjakan harga global otomatis berdampak pada struktur biaya domestik—yang ujungnya memukul daya beli masyarakat.
 

“Ketika biaya energi meningkat, efeknya berantai. Harga barang dan jasa bisa ikut naik. Pemerintah harus mengantisipasi dampak ini secara komprehensif,” tegasnya.
 

Koordinasi Fiskal-Moneter Jadi Kunci
 

Habib Idrus menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global.
 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan cadangan energi nasional dalam kondisi aman sekaligus memperkuat ketahanan sektor energi dalam jangka menengah dan panjang.
 

Langkah antisipatif dinilai penting agar APBN tetap fleksibel namun tetap disiplin, tanpa mengorbankan program perlindungan sosial dan pembangunan strategis.
 

DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario
 

Komisi XI DPR RI, lanjut Habib Idrus, akan mencermati perkembangan situasi global secara intensif. DPR juga meminta pemerintah memaparkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
 

“Geopolitik global memang di luar kendali kita. Namun kesiapan kebijakan nasional adalah tanggung jawab kita. APBN harus cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal,” pungkasnya.
 

Pesan politiknya jelas: badai mungkin datang dari luar negeri, tetapi ketahanan ekonomi harus dibangun dari dalam.