Stop Persoalan Klasik! Komisi VIII DPR RI Minta Pembenahan Layanan Haji

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah melakukan pembenahan total penyelenggaraan ibadah haji agar berbagai persoalan klasik tidak terus berulang dan membebani jemaah Indonesia.
 

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti sederet masalah yang selama ini kerap muncul, mulai dari katering terlambat, kualitas makanan, transportasi macet, hingga penginapan yang jauh dari pusat ibadah.
 

DPR Warning Soal Katering Haji
 

Lisda menegaskan persoalan konsumsi jemaah tidak boleh lagi dianggap sepele karena menyangkut kesehatan dan keselamatan ribuan jemaah Indonesia di Tanah Suci.
 

Ia mengingatkan kasus keterlambatan distribusi makanan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya jangan sampai terulang.
 

“Tahun lalu sempat ada keterlambatan sampai beberapa jam. Kita berharap tahun ini tidak terjadi lagi,” kata Lisda,dikutip Sabtu (16/5/2026).
 

Menurutnya, makanan jemaah harus dipastikan layak konsumsi, bergizi, tidak basi, dan diterima tepat waktu.
 

Hotel dan Transportasi Jadi Sorotan
 

Selain katering, Lisda juga menyoroti kualitas akomodasi jemaah.
 

Ia menegaskan hotel tempat jemaah menginap harus sesuai standar yang sudah ditetapkan, termasuk soal jarak maksimal 4,5 kilometer dari pusat ibadah.
 

Komisi VIII, kata dia, sejak awal sudah meminta pemerintah memperketat kontrak dengan seluruh penyedia layanan, mulai dari hotel, katering, hingga transportasi.
 

Jemaah Bisa Terjebak 5 Jam di Bus
 

Persoalan transportasi saat puncak ibadah di Armuzna juga menjadi perhatian serius DPR.
 

Lisda mengungkap pengalaman jemaah yang harus terjebak berjam-jam di dalam bus akibat buruknya sistem mobilitas saat puncak haji.
 

“Kita sudah di bus tapi bisa jadi 5 jam di bus. Itu masalah yang mestinya harus diperbaiki,” ujarnya.
 

Menurutnya, kondisi tersebut sangat menyiksa, terutama bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
 

Banyak Jemaah Pilih Jalan Kaki
 

Karena kemacetan ekstrem, banyak jemaah akhirnya memilih berjalan kaki daripada menunggu bus bergerak.
 

Namun kondisi itu justru menjadi masalah baru bagi kelompok rentan.
 

“Orang lebih cepat jalan daripada bus. Tapi masalahnya lansia, disabilitas, orang yang tidak terlalu fit,” kata Lisda.
 

Ia menyebut ada jemaah yang harus berjalan hingga 15 kilometer demi mencapai tujuan.
 

DPR Kawal Evaluasi Haji
 

Lisda memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal evaluasi penyelenggaraan ibadah haji agar pelayanan terhadap jemaah Indonesia semakin manusiawi dan layak.
 

Menurutnya, perbaikan sistem harus dilakukan menyeluruh agar ibadah haji tidak lagi dipenuhi persoalan berulang setiap tahun.