Senator Ustaz Nuh Harap Kasus Keracunan Massal Program MBG Jadi Atensi Presiden

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, MBG - Dorongan agar evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disuarakan oleh sejumlah kalangan, termasuk dari kalangan anggota Dewan di Parlemen. Karena kasus keracunan bahkan terjadi secara massal yang dialami para siswa usai menyantap menu MBG masih terus terjadi.

"Memang ini banyak sorotan terkait dengan MBG. Di satu sisi anggarannya juga cukup besar, dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan yang muncul, keracunan, makanan kurang standar dan sebagainya," jelas anggota DPD RI Ustaz Muhammad Nuh kepada Raja Media Network (RMN) Jumat (26/9/2025).

"Tentu saja ini harus dievaluasi oleh semua jenjang. Saya pikir, meski penanggung jawabnya juga BGN (Badan Gizi Nasional), tapi secara berjenjang di kabupaten/kota, provinsi itu juga perlu ada pengawalan dengan baik, pelaksanaannya, dan sebagainya. Itu penting sekali," sambungnya.

Dari Evalusai hingga Dorongan Penghentian Program MBG

Senator dari Sumatera Utara ini pun memaklumi dengan adanya usulan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan termasuk dengan semakin menguatnya desakan agar program itu dihentikan dan dananya dialihkan ke bidang pendidikan. Terlebih sebagian besar anggarannya diambil dari pos tersebut.

"Memang dalam APBN kita melihat, sebagian (dana MBG) kan menggunakan anggaran pendidikan. Sehingga (pihak-pihak) dari jalur pendidikan juga merasa, 'wah ini kok (anggaan) kita diambil juga," ucap Ketua PW Persatuan Islam (Persis) Sumut yang juga Dewan Pertimbangan Sumut ini.

Namun dia mengakui tidak mudah untuk mengutak-atik program MBG ini. Karena posisi dan statusnya sangat kuat. Sebab MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan termasuk yang dikampanyekan secara masif pada kampanye Pilpres 2024 lalu.

"Tapi karena ini program presiden, maka dalam program pemerintahan yang sistemnya presidensial, ini kan posisinya sangat kuat," ungkap Ustaz Nuh.

Meski demikian, pihaknya berharap setidaknya kasus keracunan massa yang dialami siswa di berbagai daerah ini menjadi perhatian Presiden. Sehingga dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan.

"Jadi mudah-mudahan sampai ke tingkat nasional, Pak Presiden juga melihat realitasnya, dan bisa diupayakan perbaikan. Kalaupun ingin dievaluasi secara keseluruhan bagus saya pikir, tingkat efektivitasnya dengan anggaran demikian besar dan sebagainya, saya pikir ini perlulah dijadikan masukan," katanya menekankan.

Kalau Dilanjutkan, Pastikan Kasus Serupa Tak Terulang

Dan kalaupun program MBG tetap akan dilanjutkan, sambungnya, harus ada kajian yang komprehensif untuk mencari penyebab kenapa sampai siswa keracunan. Sehingga benar-benar diantisipasi agar tidak terulang kembali.

"Katakanlah kalau teruskan, sisi positifnya dikembangkan, tapi sisi kekurangannya perlu diperbaiki. Karena ini kan program baru, program baru idealnya itu bertahap. Artinya ada uji coba. Tapi karena targetnya nasional, tentu saja harus kerja ekstra," demikian tandasnya.

Dua Daerah Tetapkan KLB terkait Keracunan MBG

Sebagaimana diberitakan, kasus keracunan yang dialami anak sekolah usai menyantap program MBG terus bertambah. Bahkan hingga Jumat ini, sudah ada dua daerah yang menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terkait kasus keracunan MBG . Yaitu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Jumlah siswa yang keracunan MBG di sejumlah sekolah di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat misalnya sudah menyentuh angka 1.333 siswa.

Di samping itu, sejumlah lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil juga menemukan tingginya angka siswa yang mengalami keracunan sehabis makan menu MBG. Misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

KPAI dalam survei pada 14 April hingga 23 Agustus 2025 di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak dan anak disabilitas, menemukan 583 anak menerima makanan MBG sudah rusak, bau, dan basi. Bahkan, 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau, dan basi, tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab.

Sementara JPPI mencatat data keracunan menu MBG sebanyak 5.360 orang. Bila KPAI mendesak untuk melakukan evaluasi, JPPI mendorong Presiden Prabowo Subianto dan BGN menghentikan sementara program tersebut.

Pemerintah akan Evaluasi, Tak akan Hentikan MBG

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan Pemerintah tidak akan menghentikan program unggulan Presiden Prabowo itu secara total. Namun pihaknya akan mengatasi, mengevaluasi, dan mencari jalan keluar atas berbagai masalah itu. Sehingga, MBG tetap menjadi program yang dibutuhkan masyarakat.

"Kata Presiden Prabowo Subianto MBG harus betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak," ungkapnya pada Rabu kemarin (24/9/2024).