Rentetan Tragedi Wisata, DPR Dorong Reformasi Total Keselamatan Pariwisata

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Memasuki awal 2026, Komisi VII DPR RI menekan tombol peringatan keras bagi sektor pariwisata nasional. Rentetan kecelakaan wisata sepanjang 2025 dinilai membuka fakta pahit bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata Indonesia.
 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya mengejar angka kunjungan dan devisa, tetapi harus berpijak pada jaminan keselamatan manusia sebagai fondasi utama.
 

“Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata nasional, sejajar dengan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi,” ujar Evita dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (5/1/2026).
 

Tragedi 2025 Jadi Alarm Nasional
 

Evita menyoroti sejumlah kecelakaan wisata yang terjadi sepanjang 2025, mulai dari kawasan laut dan pantai, pendakian gunung, hingga transportasi penyeberangan. Tragedi tersebut, kata dia, tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
 

Menurutnya, karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi bencana alam tinggi menuntut standar keselamatan yang jauh lebih ketat dan konsisten.
 

“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan keselamatan belum menjadi prioritas kebijakan. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem, dan ini tidak boleh dianggap hal biasa,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Dorong Reformasi Menyeluruh Lintas Sektor
 

Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata RI untuk mengambil langkah tegas berupa reformasi total keselamatan dan keamanan pariwisata. Reformasi tersebut dinilai tidak bisa berjalan parsial dan harus melibatkan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha wisata.
 

Evita menekankan perlunya standar nasional keselamatan pariwisata, mulai dari sertifikasi operator wisata, sistem peringatan dini, hingga mekanisme respons cepat saat kondisi darurat.
 

“Harus ada yang menjadi leading sector untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya. Semua lembaga sebenarnya sudah ada, tinggal kita bongkar titik lemahnya, termasuk aspek pre-emtif dan preventif,” ujarnya.
 

Wisatawan Didorong Lebih Kritis
 

Tak hanya pemerintah dan pelaku usaha, Evita juga menekankan pentingnya peran wisatawan sebagai subjek yang berdaya. Ia mendorong wisatawan untuk lebih kritis dan berani menolak aktivitas wisata yang tidak memenuhi standar keselamatan.
 

“Wisatawan harus kita berdayakan. Jika ragu terhadap keselamatan, jangan ikut. Keselamatan tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun,” pungkasnya.

Komisi VII menegaskan, pariwisata berkelas dunia hanya mungkin terwujud jika keselamatan wisatawan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi, bukan sekadar pelengkap di atas kertas.