Prabowo Ingatkan Polisi, Jaksa, hingga Hakim: Hukum Tak Boleh Jadi Senjata Politik

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga kepastian hukum yang adil dan berintegritas. Di hadapan ekonom, investor, dan pelaku usaha dalam forum Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2), Prabowo secara tegas mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
 

“Hukum harus ditegakkan dengan baik, tanpa kompromi. Tapi tidak boleh ada ketidakadilan. Hukum tidak boleh digunakan untuk ‘ngerjain’ lawan politik,” tegas Presiden.
 

Rule of Law Jadi Fondasi Stabilitas Nasional
 

Prabowo menekankan, sebagai pemegang mandat rakyat, ia bertanggung jawab memastikan rule of law berjalan adil dan konsisten. Menurutnya, kepastian hukum adalah fondasi utama stabilitas nasional sekaligus rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha.
 

“Kepastian hukum itu syarat mutlak. Tanpa itu, tidak ada ketenangan, tidak ada stabilitas,” ujarnya.
 

Contoh Nyata: Amnesti dan Abolisi
 

Dalam pidatonya, Presiden menyinggung langkah politik-hukum yang pernah diambil pada 31 Juli 2025. Saat itu, ia memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku.
 

Selain itu, Prabowo juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula. Keduanya diketahui berada di kubu politik yang berseberangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024.
 

“Langkah-langkah itu saya ambil sebagai bentuk komitmen bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam politik,” kata Presiden.
 

Pesan Keras untuk Para Hakim
 

Tak hanya aparat penegak hukum, Prabowo juga menyampaikan pesan tegas kepada para hakim. Ia mengingatkan pentingnya prinsip beyond a reasonable doubt dalam menjatuhkan vonis.
 

“Kalau masih ada keraguan bahwa terdakwa bisa saja tidak bersalah, maka tidak boleh ada keputusan final,” tegasnya.
 

Menurut Prabowo, keadilan substantif jauh lebih penting daripada sekadar kepastian prosedural.
 

Pemerintahan Bersih, Negara Kuat
 

Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan sistem hukum yang bersih dan adil. Ia meyakini, tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang berintegritas.
 

“Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menciptakan stabilitas dan ketenangan bagi rakyat. Negara yang kuat adalah negara dengan hukum yang adil,” pungkasnya.
 

Presiden memastikan, bersama seluruh jajaran pemerintahannya, ia akan terus membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas.