PSU di 24 Daerah, Baru 8 yang Siap! Duitnya dari Mana?

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 28 Februari 2025 – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah bakal digelar, tapi tak semua siap. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk blak-blakan soal kondisi pendanaan PSU. Dari 24 daerah, hanya 8 yang sudah siap tempur. Sisanya? Masih megap-megap cari anggaran!
“Daerah yang sudah siap menggelar PSU ada 8, yaitu Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kertanegara, Siak, dan Banggai,” kata Ribka dalam rapat Komisi II DPR RI, Kamis (27/2).
Sementara itu, 16 daerah lainnya masih bergantung pada bantuan provinsi maupun APBN.
Pemda Diminta Korek APBD
Ribka menegaskan, Pemda harus segera melakukan penyesuaian anggaran lewat perubahan APBD 2025.
“Kemendagri mengusulkan agar Pemda bisa memenuhi kebutuhan PSU melalui efisiensi belanja APBD, sesuai instruksi presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin juga menyoroti soal anggaran PSU yang diperkirakan tembus Rp 486,3 miliar. Dari total 26 satker KPU yang terlibat PSU, 6 di antaranya masih punya sisa dana Pilkada 2024, sementara 19 satker lainnya kekurangan Rp 373,7 miliar.
Minus Anggaran, PSU Goyang?
Afifuddin menunjukkan beberapa daerah yang tekor anggaran. Misalnya, Mahakam Ulu yang butuh Rp 14,9 miliar, tapi baru ada Rp 13,3 miliar. Lalu, Kabupaten Taliabu yang butuh Rp 2,48 miliar, tapi duitnya cuma Rp 1,1 juta!
Dengan total kebutuhan Rp 486,3 miliar, pertanyaannya sekarang: duitnya dari mana? Apakah PSU bisa jalan mulus atau malah bikin kisruh? Kita tunggu drama berikutnya!
Politik | 2 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Opini | 2 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu