Pilkada 2024 Kacau! 60 Persen PSU, Deddy Sitorus: Gila Itu!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 28 Februari 2025 – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, tak bisa menahan kekesalannya saat menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 yang dinilainya gagal total.
 

Bagaimana tidak? Hampir 60 persen dari 545 daerah yang menggelar Pilkada harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
 

"545 daerah Pilkada, oke, total putusan itu menyangkut 310 daerah. Itu hampir 60 persen dari total Pilkada kita. Gila itu!" tegas Deddy dalam rapat bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/2/2025).
 

Pemilu Paling Kacau!
 

Deddy tak main-main dalam kritiknya. Ia menyebut Pilkada kali ini sebagai bukti buruknya penyelenggaraan pemilu di bawah pemerintahan sebelumnya.
 

"Terbukti sudah, apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah!" geramnya.
 

Tak hanya Deddy, sejumlah anggota Komisi II DPR juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu, yang dinilai tidak profesional hingga menyebabkan kekacauan besar di banyak daerah.
 

MK Putuskan PSU, Rakyat Harus Bayar Lagi?
 

Rapat tersebut juga membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU), pemilihan ulang, hingga rekapitulasi ulang surat suara di banyak daerah.
 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa langkah ini tentu berimbas pada biaya tambahan yang harus dikeluarkan negara.
 

"Ini bukan cuma soal PSU, tapi ada dampak besar ke anggaran. Kita bicara soal pencetakan surat suara baru, logistik, administrasi, dan lain-lain. Uang rakyat lagi yang keluar!" katanya.
 

Dari data Mahkamah Konstitusi, dari 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) yang diperiksa:
✅ 26 perkara dikabulkan
✅ 9 perkara ditolak
✅ 5 perkara tidak diterima
 

Artinya, mayoritas gugatan yang masuk memang memiliki bukti kuat atas kecurangan atau masalah teknis yang fatal.
 

KPU & Bawaslu Harus Tanggung Jawab!
 

Situasi ini memicu desakan agar KPU, Bawaslu, dan DKPP bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini.
 

"Mereka harus terbuka dan jujur, ini kesalahan sistemik atau ada faktor lain? Jangan sampai rakyat yang terus dirugikan!" ujar salah satu anggota dewan yang hadir dalam rapat.
 

Dengan kondisi Pilkada 2024 yang semakin carut-marut, semua mata kini tertuju ke penyelenggara pemilu. Mampukah mereka memperbaiki kekacauan ini? Atau justru bakal ada babak baru kegaduhan politik?
 

Yang jelas, rakyat pasti muak dengan pemilu yang terus-menerus bermasalah!