Prof. Yuddy Minta Prabowo Dukung Penuh KPK Ungkap Dugaan Mark-Up Proyek Whoosh

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Whoosh - Prof. Yuddy Chrisnandi mengomentari penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pemerintah akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Guru Besar Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik dari Universitas Nasional ini salut dengan ketegasan Presiden di tengah polemik dan lempar tanggung jawab di internal pemerintah sebelumnya atas tanggung jawab pembayaran utang proyek Whoosh tersebut ke pihak China.

"Sebagai rakyat kami salut, Presiden Prabowo mengambil alih tanggungjawab polemik KCIC-Whoosh dari pendahulunya," jelas Yuddy seperti dikutip dari akun X-nya @yuddychrisnandi (Rabu, 5/11/2025).

Meski demikian, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini meminta Kepala Negara itu untuk tidak tutup mata terhadap adanya dugaan korupsi dari megaproyek tersebut. Bahkan menurutnya, Presiden harus proaktif mendorong pengungkapan dugaan skandal tersebut dengan mendukung penuh KPK untuk mengusutnya.

"Namun dugaan korupsi proyek tersebut yang semakin nyaring perlu diungkap benar tidaknya. Berikan ruang KPK membuktikan tudingan publik. Rakyat, pembayar pajak; berhak untuk tahu," tandas eks anggota DPR yang juga pernah menjabat Dubes RI untuk Ukraina ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK kini sedang menyelidiki dugaan mark-up proyek Whoosh setelah sebelumnya diungkap mantan Menko Polhukam Mahfud MD lewat dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Dalam video itu, Mahfud mengungkap perbedaan mencolok biaya pembangunan kereta cepat per kilometer antara perhitungan versi Indonesia dengan China, negara yang menggarap proyek tersebut.
 

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.

"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark-up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tandasnya.