Soal Dugaan Mark-Up Proyek Whoosh, PSI Anggap Serangan Politik Terbaru untuk Jokowi

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Whoosh - Kalangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara terkait heboh adanya dugaan mark-up atau penggelembungan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung "Whoosh" yang kini sedang diselidiki KPK.

Pihaknya menilai ini merupakan bentuk serangan terbaru kepada mantan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya dihajar dengan menggunakan isu ijazah palsu. Tujuannya untuk mendagradasi ayah Ketua Umum PSI Kaesang Pangerap tersebut.

"Mungkin karena saya orang politik ya. (Jadi melihatnya) habis ijazah palsu, sekarang Whoosh, besok lusa rumah pensiun. Ya ada lagi ada, lagi terus kok ini," jelas politikus PSI Dedek Prayudi dikutip dari tayangan akun YouTube Kompas TV (Minggu, 2/11/2025).

"Iya (untuk mendagradasi). Pak Jokowi itu kan memang kalau diomongin selalu ramai, saya juga enggak tahu sebenarnya (kenapa begitu)," lanjutnya.

Mahfud MD Disebut Serampangan

Dia mengamati dugaan penggelembungan biaya proyek Whoosh ini menjadi perhatian publik setelah diungkap mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menuding Mahfud asal bicara.

"Ini kan diawali dengan Prof Mahfud yang membuat, mohon maaf, perbandingan serampangan antara Whoosh dengan kereta cepat yang ada di Arab Saudi," ucapnya.

Dia menegaskan perbandingan antara keduanya tidak apple to apple alias tidak tepat. Karena peruntukan dan kecepatannya berbeda jauh.

"Ternyata kereta cepat di Arab Saudi itu adalah kereta cargo plus penumpang dan kecepatan maksimalnya juga cuman 200 km/jam. Whoosh yang ada di Indonesia itu kereta penumpang dengan kecepatan maksimal 400 km/jam lebih, tapi kan memang yang dipakai itu hanya 350 km/jam lebih," ungkapnya.

Sudah Diaudit BPK

Meski demikian, PSI mendukung penuh kalau KPK hendak mengusut dugaan mark-up proyek Whoosh tersebut. Namun dia memastikan, sampai saat ini belum ditemukan unsur pidana, terlebih sebelumnya juga sudah lolos dari audit BPK.

"Satu hal yang pasti ketika masih di tahap penyelidikan, belum ditemukan adanya unsur pidana. Hal kedua yang pasti, BPK sudah melakukan audit menyeluruh pada tahun 2024, dan tidak ada temuan alias wajar tanpa pengecualian. Artinya ini semua sebenarnya sudah diuji," tandasnya.