Penghapusan Kuota Impor Strategi Lawan Tarif AS, Tapi Hati-hati Banjir Barang!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menghadapi tekanan perdagangan global, khususnya dari kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menghapus berbagai hambatan dagang, termasuk kuota impor.
 

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah itu sebagai strategi memperkuat industri dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar global.
 

"Presiden berpihak pada peningkatan kualitas industri dalam negeri. Ini akan mendorong daya saing global," ujar Anggia dalam rekaman suara yang diterima Parlementaria, Rabu (9/4/2025).
 

Respons Bijak atas Tarif Trump
 

Anggia menjelaskan, penghapusan hambatan dagang ini merupakan respons atas kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump. Langkah itu dinilai berdampak pada negara mitra dagang, termasuk Indonesia.
 

Alih-alih membalas dengan menaikkan tarif seperti negara lain, Indonesia memilih jalan negosiasi dan membuka akses impor untuk menjaga hubungan bilateral tetap seimbang.
 

"Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak," ucapnya.
 

Waspada Banjir Impor dan PHK Massal
 

Meski mendukung kebijakan ini, Komisi VI DPR tetap mewanti-wanti potensi banjir barang impor yang bisa mengganggu industri lokal. Anggia juga menyoroti risiko lain seperti pelemahan rupiah, perlambatan ekonomi global, dan potensi PHK massal.
 

“Harus ada mitigasi risiko yang matang, terutama agar produksi dalam negeri tetap terlindungi,” katanya.
 

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Anggia mendorong pemerintah membuka pasar ekspor ke negara-negara BRICS, RCEP, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan Jepang, Australia, dan Pakistan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan konsumsi dalam negeri sebagai strategi jangka pendek.
 

“Industri kita harus adaptif. Iklim usaha yang kondusif dan perbaikan regulasi menjadi kunci,” tutup politisi PKB itu.