Komisi VIII DPR Soroti Struktur Kementerian Haji, Aset Jangan Sampai Rebutan!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Komisi VIII DPR RI mulai menyoroti kesiapan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang baru dibentuk pemerintah. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR menegaskan bahwa struktur organisasi, sumber daya manusia, hingga pengelolaan aset haji harus segera dipastikan agar pelayanan kepada jemaah tidak terganggu.
 

Rapat kerja tersebut digelar bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, serta Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
 

Salah satu yang paling vokal menyampaikan catatan adalah anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Ia menilai pembentukan kementerian baru ini harus diikuti dengan kejelasan sistem kerja agar tidak justru menimbulkan kekacauan birokrasi.
 

Struktur Kementerian Harus Jelas
 

Dalam rapat tersebut, Selly menekankan pentingnya penjelasan rinci terkait struktur organisasi kementerian baru tersebut. Menurutnya, DPR ingin memastikan kementerian ini dapat langsung bekerja optimal dalam melayani jemaah.
 

Ia menegaskan DPR pada prinsipnya mendukung penuh pembentukan kementerian tersebut, terlebih untuk mengoptimalkan implementasi undang-undang baru terkait penyelenggaraan ibadah haji.
 

“Kami ingin memaksimalkan undang-undang yang baru kita sahkan agar Kementerian Haji dan Umrah ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal, khususnya pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 yang akan datang,” kata Selly dalam rapat.
 

SDM dan Kantor Daerah Masih Abu-abu
 

Selly juga menyoroti belum jelasnya komposisi sumber daya manusia dalam kementerian tersebut. Menurutnya, paparan yang disampaikan kepada DPR masih memerlukan penjelasan lebih detail.
 

Ia menyebutkan terdapat tiga konsep tipe kantor Kementerian Haji dan Umrah yang akan diterapkan di daerah. Namun hingga kini, pembagian tersebut belum dijelaskan secara komprehensif.
 

“Struktur SDM-nya masih belum jelas jika melihat komposisi yang disampaikan kepada kami. Apalagi ada tiga konsep tipe kantor kementerian haji yang akan diterapkan di kabupaten atau kota tertentu. Ini harus dijelaskan secara rinci kepada kami,” ujarnya.
 

Jumlah Jemaah Tidak Bisa Disamaratakan
 

Menurut Selly, struktur organisasi kementerian di daerah tidak bisa dibuat seragam. Sebab jumlah jemaah haji di setiap wilayah berbeda-beda.
 

Ada daerah yang hanya memberangkatkan sekitar 100 jemaah setiap tahun, sementara daerah lain bisa mencapai ribuan jemaah.
 

“Tidak semua kabupaten dan kota akan memiliki tipe yang sama. Ada daerah yang mungkin hanya memberangkatkan sekitar 100 jemaah, sementara ada juga yang bisa mencapai 3.000 jemaah. Tentu tidak mungkin struktur organisasinya dibuat sama,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
 

Aset Haji Jangan Jadi Rebutan
 

Selain soal organisasi dan SDM, Selly juga menyoroti persoalan pengelolaan aset haji yang dinilai perlu segera dipastikan statusnya.
 

Ia mengingatkan agar ke depan tidak terjadi konflik kewenangan antar kementerian terkait pengelolaan aset haji, khususnya yang berada di lokasi embarkasi.
 

“Ke depan saya berharap tidak ada lagi perseteruan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan kementerian lain terkait aset. Aset-aset di embarkasi sebaiknya segera diselesaikan,” tegasnya.
 

Usul Rumah Sakit Haji Dikelola Kementerian
 

Dalam rapat itu, Selly juga mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta di kawasan Pondok Gede dapat diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah.
 

Menurutnya, rumah sakit tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan jemaah haji.
 

Ia bahkan mendorong agar ke depan setiap embarkasi haji memiliki rumah sakit sendiri, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan jemaah yang berkelanjutan.
 

“Kami memiliki konsep bahwa ke depan setiap embarkasi memiliki rumah sakit, karena akan ada manasik kesehatan sepanjang tahun. Pola seperti ini perlu dipersiapkan sejak sekarang,” pungkasnya.