Genting! Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Siapkan 3 Skenario Darurat Haji 2026

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan keadaan darurat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Apalagi di tengah dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah, persiapan matang mutlak diperlukan.
 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar saat memimpin rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
 

"Kami meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan keadaan darurat, termasuk apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji," ujar Ansory.
 

Tiga Skenario Darurat yang Disiapkan Pemerintah
 

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII menerima penjelasan pemerintah mengenai tiga skenario yang telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan situasi darurat dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.
 

Skenario Pertama: Keberangkatan Tetap Dilaksanakan
 

Jika konflik berlangsung tapi Arab Saudi tetap membuka haji, pemerintah akan melakukan mitigasi jalur udara dengan mengalihkan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman. Diplomasi juga akan digencarkan untuk memperoleh jaminan keamanan bagi jemaah haji Indonesia sebagai pihak non-kombatan. Protokol evakuasi darurat juga disiapkan jika terjadi situasi tak diinginkan.
 

Skenario Kedua: Indonesia Tak Berangkat meski Arab Saudi Buka
 

Skenario ini memungkinkan Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji meskipun Pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji secara normal. Jika itu terjadi, Komisi VIII meminta pemerintah melakukan negosiasi agar biaya layanan yang telah dibayarkan jemaah tidak hangus.
 

Skenario Ketiga: Arab Saudi Tutup Penyelenggaraan Haji

Dalam situasi terburuk di mana Pemerintah Arab Saudi menutup penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia juga tidak akan memberangkatkan jemaah. Pemerintah diminta memastikan seluruh dana yang telah dibayarkan dapat dikembalikan secara utuh kepada jemaah.
 

Sosialisasi ke Jemaah Harus Intensif
 

Ansory juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan kepada calon jemaah haji terkait perkembangan situasi global serta berbagai kemungkinan kebijakan yang dapat diambil pemerintah.
 

"Kami juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif kepada calon jemaah haji mengenai berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi, sehingga jemaah mendapatkan kepastian informasi dan tidak menimbulkan keresahan," tambah politisi Fraksi PKS ini.
 

Keamanan Jemaah Umrah Jadi Perhatian
 

Selain membahas penyelenggaraan haji, Komisi VIII juga menerima laporan pemerintah mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam memastikan keamanan jemaah umrah di tengah ketidakpastian global. Penguatan koordinasi dengan maskapai, penyedia layanan, serta otoritas di Arab Saudi terus dilakukan.
 

Di akhir rapat, Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persiapan penyelenggaraan haji 2026 agar berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia.