Biaya Terbatas! DPR Dorong Dukungan Anggaran buat Sekolah Kedinasan

RAJAMEDIA.CO - Sumedang, Legislator - Sekolah kedinasan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari negara karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri seperti perguruan tinggi negeri pada umumnya. Sebab, berbeda dengan perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat menarik iuran pendidikan dari mahasiswa, sekolah kedinasan sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat dijumpai usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/3/2026).
 

Beda dengan PTN, Sekolah Kedinasan Tak Bisa Narik Uang Mahasiswa
 

Dede Yusuf menjelaskan bahwa posisi sekolah kedinasan berbeda dengan PTNBH yang sudah bisa mandiri secara finansial. IPDN dan sekolah kedinasan lainnya masih sangat menggantungkan hidupnya pada negara.
 

"Karena dia (sekolah kedinasan) bukan PTNBH. Artinya, bisa menarik uang dari siswa. Jadi sangat menggantung kepada pemerintah. Nah, yang lain sudah berkembang karena adanya tarikan dari mahasiswa, ini belum. Itu sebabnya memang harus di-support oleh negara," jelas Dede.
 

Jumlah Praja Besar, Anggaran Terbatas
 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi sekolah kedinasan, yakni besarnya jumlah mahasiswa sementara dukungan anggaran dan fasilitas masih terbatas. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena seluruh biaya pendidikan para praja ditanggung negara.
 

"Masalahnya jumlah mahasiswanya sudah mencapai angka yang besar sekali. Nah, ini kan tidak dibayar oleh siswa, ini dibayar oleh negara," ujarnya.
 

Saat ini, jumlah praja eksisting IPDN tercatat sebanyak 3.535 orang yang tersebar di delapan kampus, mulai dari Jatinangor, Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua.
 

Fasilitas Masih Timpang 
 

Berdasarkan sejumlah kunjungan yang telah dilakukan sebelumnya, Komisi II DPR RI memandang masih ada isu kesenjangan antara fasilitas yang tersedia dengan target pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan.
 

"Nah, kenapa kurang? Karena kami sudah beberapa kali datang ke sini berkunjung dan ternyata memang kita melihat fasilitas yang diberikan itu tidak sesuai dengan target utamanya," ungkap Dede.
 

DPR Dorong IPDN Go Internasional
 

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong adanya dukungan yang lebih kuat terhadap pengembangan IPDN, baik dari sisi anggaran, kurikulum, maupun penempatan sumber daya manusia yang tepat. Upaya tersebut penting untuk memastikan lembaga pendidikan kedinasan mampu mencetak aparatur pemerintahan yang berkualitas.
 

"Nah, inilah yang kita coba push salah satunya dari anggaran, kemudian juga konsep kurikulum, terus kemudian juga menempatkan sumber daya manusia yang pas, agar ke depannya ini bisa tadi berskala internasional," imbuhnya.
 

Prestasi IPDN: Akreditasi Unggul dan Kerja Sama Luar Negeri
 

Meski menghadapi tantangan pendanaan, IPDN saat ini telah memperoleh akreditasi perguruan tinggi dengan predikat unggul untuk periode 2025–2030. Sebanyak enam dari sebelas program studi pendidikan sarjana terapan di IPDN telah meraih akreditasi unggul dari BAN-PT.
 

IPDN juga telah menjalin kerja sama pendidikan dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga di luar negeri, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas lulusannya agar mampu bersaing di tingkat global.