MKD DPR RI Gandeng Polres Kebumen, Ajak Masyarakat Awasi Wakil Rakyat

RAJAMEDIA.CO - Kebumen, Parlemen – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mendorong penguatan partisipasi publik dalam mengawasi perilaku anggota dewan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan MKD dengan Polres Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (21/5), yang dipimpin langsung Wakil Ketua MKD, Imron Amin.
 

Tak Bisa Jalan Sendiri, MKD Perlu Mata Publik
 

Wakil Ketua MKD, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa MKD tak mungkin bisa mengawasi 580 anggota DPR RI sendirian. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan agar fungsi pengawasan berjalan maksimal.
 

"Kami memiliki anggota 580 yang berasal dari latar belakang berbeda-beda, sehingga kami tidak mungkin bergerak sendirian untuk mengawasi bagaimana anggota kami," ujar Agung dalam konferensi pers usai pertemuan.
 

Ia menekankan pentingnya sosialisasi fungsi dan kewenangan anggota dewan kepada masyarakat, agar pengawasan publik bisa dilakukan secara sadar dan terarah.
 

Plat Khusus, Simbol yang Harus Diawasi
 

Salah satu poin penting yang disosialisasikan dalam pertemuan tersebut adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor khusus anggota DPR RI. Plat ini bukan sekadar simbol, tetapi bisa menjadi alat kontrol publik atas perilaku wakil rakyat.
 

"Salah satu upaya peningkatan kinerja MKD DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah melalui bidang keprotokolan, khususnya penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI," jelas Agung yang juga politisi Partai Golkar.
 

Sosialisasi UU MD3 ke Akar Rumput
 

MKD juga mengedukasi aparat penegak hukum dan masyarakat soal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu pasalnya mengatur tentang penggunaan TNKB khusus anggota DPR sebagai bagian dari fungsi keprotokolan dan pengawasan etik.
 

Kehadiran MKD di Polres Kebumen menunjukkan keseriusan DPR dalam membuka ruang kolaborasi pengawasan antara lembaga, aparat, dan masyarakat.
 

Mata Rakyat, Kekuatan Demokrasi
 

Dengan keterbukaan informasi dan pelibatan publik, MKD berharap perilaku menyimpang dari anggota DPR bisa diminimalisir. Sosialisasi ini juga bagian dari strategi memperkuat kredibilitas DPR RI di mata rakyat.
 

“Parlemen yang kuat adalah parlemen yang diawasi,” ujar Agung.