Timur Tengah Membara! DPR Desak Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Ekonomi Jelang Lebaran

RAJAMEDIA.CO - Jakarta — Eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dibalas Teheran bukan sekadar drama geopolitik. Bagi Indonesia, situasi ini bisa menjadi ujian serius bagi stabilitas ekonomi—terutama di tengah momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri.
 

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah tidak bersikap reaktif. Ia mendesak langkah antisipatif yang konkret dan terukur untuk meredam potensi tekanan terhadap rupiah, subsidi energi, hingga harga kebutuhan pokok.
 

“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, tekanan inflasi akan semakin terasa. Pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” tegas Misbakhun, Senin (2/3).
 

Harga Minyak Naik, APBN Terancam Tertekan
 

Konflik yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dan volatilitas pasar keuangan.
 

Jika harga minyak bertahan di level tinggi, beban subsidi energi dalam APBN bisa membengkak. Tekanan ini dapat menjalar ke nilai tukar rupiah dan akhirnya memicu kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
 

Misbakhun menegaskan, Kementerian Keuangan perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara bila situasi global memburuk.
 

“Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja harus dilakukan agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial,” ujarnya.
 

Fiskal dan Moneter Harus Satu Komando
 

Di sisi lain, Misbakhun menilai koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi kunci menjaga stabilitas makroekonomi.
 

Gejolak global kerap memicu arus keluar modal (capital outflow) yang menekan rupiah. Karena itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons terintegrasi.
 

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman,” tegasnya.
 

Daya Beli Rakyat Jangan Jadi Korban
 

Selain stabilitas pasar keuangan, Misbakhun juga menyoroti pentingnya menjaga pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri.
 

Jika harga minyak global melonjak tajam, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
 

“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis saat menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idulfitri,” katanya.
 

Komisi XI Awasi Ketat Respons Pemerintah
 

Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, akan memantau secara intensif langkah pemerintah dalam merespons konflik global ini. Fokus pengawasan meliputi dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, hingga stabilitas sistem keuangan nasional.
 

Pesannya lugas: konflik boleh terjadi jauh dari Tanah Air, tetapi dampaknya bisa terasa sampai ke dapur rakyat. Pemerintah diminta siaga, terukur, dan tidak menunggu badai benar-benar tiba.