Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Mekeng Sentil OJK: Rekrutmen Pegawai Berdasarkan Selera?

Laporan: Firman
Senin, 24 Februari 2025 | 21:48 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng - Foto: Dok DPR -
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng - Foto: Dok DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 24 Februari 2025 – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng geram dengan dugaan praktik nepotisme dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 

Ia menyoroti penempatan pegawai yang lebih mengutamakan kesamaan almamater ketimbang kompetensi dan profesionalisme.
 

Mekeng menyebut, praktik "like and dislike" masih terjadi di tubuh OJK. Menurutnya, banyak pegawai dipilih bukan karena kapabilitas, melainkan karena berasal dari universitas yang sama dengan atasan mereka.
 

"Kalau bosnya dari UI, anak buahnya UI semua. Kalau bosnya dari Gadjah Mada, anak buahnya dari Gadjah Mada semua. Ini masih terjadi," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Senin (24/2/2025).
 

Mekeng menegaskan bahwa pola rekrutmen yang tidak profesional ini dapat mengganggu kualitas SDM di OJK. Ia mendesak agar sistem penempatan pegawai lebih transparan dan berbasis kompetensi, bukan relasi akademik.
 

Soroti Kongkalikong BEI & OJK
 

Tak hanya soal SDM, Mekeng juga membongkar dugaan "main mata" antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dalam meloloskan perusahaan yang tidak layak go public. Ia menyebut bahwa praktik ini telah merugikan investor dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal.
 

"Yang paling nyata belum lama ini adalah kongkalikong antara BEI dan OJK. Ada pegawai yang meloloskan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak layak go public, tapi tetap lolos," ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.
 

Mekeng meminta penjelasan tegas dari OJK terkait langkah yang sudah diambil terhadap pegawai yang terlibat. Ia menuntut adanya sanksi keras, agar praktik semacam ini tidak terus berulang.
 

"Ini kejahatan keuangan, membohongi publik! Saya mau tanya, pegawai OJK yang terlibat itu sudah diapakan? Apa sanksinya? Apa yang sudah diperbaiki dalam sistemnya?" tegasnya.
 

Selain itu, ia juga mempertanyakan sistem pengawasan dan evaluasi pegawai di OJK. Pasalnya, banyak pegawai yang bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan pangkat tanpa alasan yang jelas.
 

Mekeng berharap agar OJK segera berbenah, dengan melakukan perombakan manajemen SDM dan pengawasan internal yang lebih transparan dan profesional.rajamedia

Komentar: