Komisi X DPR Desak BPS Tuntaskan Perbaikan Data Desil dalam Dua Pekan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat perbaikan data desil masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 

Komisi X meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme usul sanggah dengan target maksimal dua pekan setelah masyarakat mengajukan perbaikan melalui kanal yang disediakan BPS.
 

Data Desil Harus Segera Dimutakhirkan
 

Lalu mengatakan ketepatan data desil sangat penting karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
 

"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal 2 minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
 

Ia juga meminta BPS menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan dalam menentukan kategori desil.
 

Jangan Sampai Bantuan Salah Sasaran
 

Menurut Lalu, kesalahan data dapat berdampak serius. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa kehilangan hak karena posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
 

"Seperti bantuan-bantuan yang harusnya diterima, tetapi karena desilnya bermasalah akhirnya tidak diterima," ujarnya.
 

Karena itu, proses sanggah dan pemutakhiran data harus dilakukan cepat dan tidak berbelit.
 

KIP Kuliah Ikut Terdampak
 

Persoalan desil juga berkaitan dengan akses pendidikan, termasuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
 

Lalu menyebut mahasiswa dan calon mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan beasiswa Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dapat terdampak apabila data sosial ekonominya tidak akurat.
 

"Termasuk bagi masyarakat kita yang hari ini membutuhkan beasiswa Program Indonesia Pintar Dikti atau yang kita kenal dengan KIP Kuliah," katanya.
 

BPS Diminta Transparan
 

Selain mempercepat mekanisme sanggah, Komisi X meminta BPS melakukan pemutakhiran data secara berkala serta membuka informasi mengenai sumber dan dasar penetapan desil.
 

Bagi DPR, akurasi data bukan sekadar persoalan statistik. Data menentukan siapa yang mendapatkan bantuan, beasiswa, dan akses terhadap program pemerintah.
 

Karena itu, perbaikan data desil harus menjadi pekerjaan prioritas agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.