KLH Panggil 8 Perusahaan Diduga Perparah Banjir Sumut, Pembukaan Lahan Jadi Sorotan!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan perusahaan yang terindikasi memperparah bencana banjir di Sumatera Utara (Sumut). 
 

Perusahaan-perusahaan ini diduga melakukan pembukaan lahan yang mengakibatkan hilangnya kawasan hutan, sehingga mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan.
 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, pemanggilan akan dilakukan berdasarkan hasil kajian sementara dari citra satelit. 
 

"Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/12/2025).
 

Pemanggilan Resmi Dijadwalkan 8 Desember 2025
 

KLH telah mengirimkan surat panggilan resmi kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk hadir pada Senin (8/12/2025) mendatang. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap kontribusi aktivitas usaha terhadap kerusakan lingkungan di kawasan hulu yang memperparah dampak banjir.
 

Saat ini, dari delapan perusahaan yang terindikasi, tujuh di antaranya telah terdata dengan jelas. Satu perusahaan lagi masih dalam pendalaman lebih lanjut. Hanif juga membuka kemungkinan bahwa jumlah perusahaan yang terpanggil dapat bertambah seiring dengan perkembangan investigasi.

"Ini akan terus berkembang. Saat ini, baru terdata 7 dari 8. Yang ke-8 sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi," jelas Hanif.
 

Konversi Hutan Jadi Lahan Kering Picu Banjir Bandang
 

Hanif menjelaskan akar masalahnya terletak pada konversi kawasan hutan di hulu menjadi lahan pertanian kering yang sangat luas. Hilangnya tutupan pohon menyebabkan tanah kehilangan kemampuannya dalam menyerap dan menahan aliran air.
 

"Dari 340 ribu hektare mungkin 50-an ribu di hulunya, itu dalam bentuk lahan kering. Tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit, ya sudah kita bayangkan," papar Hanif.
 

Kondisi ini, menurutnya, menjadi penyebab utama banjir bandang yang melanda wilayah tersebut, karena air hujan langsung mengalir deras ke daerah yang lebih rendah tanpa ada buffer zone dari hutan.
 

KLH Akan Dalami Peran Berbagai Pihak
 

Menteri Hanif menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berfokus pada unit usaha tertentu, tetapi juga akan mendalami peran berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas pengubahan lahan di kawasan hulu.
 

"Itu support-support dari unit usaha, tapi yang paling besar itu dilakukan banyak pihak, itu harus kita juga dalami," tegasnya.
 

Langkah pemanggilan dan investigasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan dan menciptakan efek jera, sekaligus sebagai upaya restorasi ekosistem untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.