Ketua DPRD Kota Bekasi Dukung Wacana Penghapusan PBB, Asal...!

RAJAMEDIA.CO -  Bekasi, Parlemen - Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menanggapi wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diusulkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 
 

Ia menegaskan DPRD siap mendukung jika kebijakan tersebut berbasis kajian yang kuat dari berbagai aspek.
 

Perlu Kajian Menyeluruh
 

“Selama ada kajian sosiologis, ekonomis, yuridis, filosofis, dan juga kajian manfaat untuk masyarakat, maka itu yang akan dipertimbangkan oleh DPRD,” kata Sardi usai Sidang Paripurna di DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2025).
 

Menurut Sardi, PBB bukan lagi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Pemerintah daerah, lanjutnya, bisa mengoptimalkan sektor pajak lain yang lebih potensial.
 

Optimalisasi Pajak Lain
 

“Hari ini PBB itu sebetulnya bukan sumber utama PAD. Makanya kita akan mengoptimalkan intensifikasi dan relaksasi pajak di sektor lain, seperti pajak perhotelan dan pajak parkir,” jelasnya.
 

Terkait PBB yang menyasar masyarakat kecil, Sardi menilai perlu ada kebijakan khusus agar tidak membebani warga.
 

“Kalau PBB itu ranahnya masyarakat kecil, tanahnya cuma 30 meter, tentu harus ada kajian lebih lanjut dari Pak Gubernur,” tambahnya.
 

Ekonomi Belum Stabil
 

Sardi juga menyinggung kondisi ekonomi Kota Bekasi yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, DPRD bersama Pemkot telah melakukan berbagai langkah efisiensi, terutama untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan UMKM.
 

“Di Kota Bekasi, karena kondisi saat ini, kita sudah melakukan efisiensi, baik untuk penanganan kemiskinan ekstrem maupun penambahan permodalan UMKM. Tinggal pelaksanaannya nanti kita lanjutkan dalam perubahan 2025,” pungkasnya.