Rieke Diah Pitaloka Soroti Akurasi Data Peserta PBI Jaminan Kesehatan BPJS

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif. Data tersebut menyangkut hajat hidup dan nyawa jutaan warga negara.
 

Hal itu disampaikan anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat bersama pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).
 

"Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data, sains, dan sebagainya," kata Rieke.
 

Indikasi Jumlah Penduduk Miskin
 

Rieke, yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menyoroti data kepesertaan PBI JK yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 

Berdasarkan perhitungan, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa. Jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, angka tersebut menurut Rieke menimbulkan pertanyaan serius terkait akurasi data kemiskinan nasional.
 

"Artinya, dengan prinsip yang tadi, sasaran utama penerima bantuan iuran dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31 persen. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Apakah ini data yang faktual?" kata Rieke.
 

Desak Pengaktifan Kembali Peserta Nonaktif
 

Rieke juga mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya bagi pengidap penyakit kronis. Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk hal itu relatif kecil jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.
 

"Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali Rp 42.000 dikali tiga bulan, hanya Rp 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ujarnya.
 

Rieke mendorong dilakukannya pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Ketepatan sasaran anggaran, kata dia, sangat bergantung pada validitas data.
 

"Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," kata Rieke.
 

Dukungan dari Pimpinan Komisi VIII
 

Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Dia meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK.
 

"Anggarannya juga ada, tidak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.
 

Marwan mengatakan, pasien yang mengidap penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Menurut dia, kriteria penerima tidak semestinya dibatasi hanya pada kelompok desil 1 hingga 5.
 

"Jadi, bukan saja yang PBI itu, tetapi yang masuk desil sampai ke-10 pun, kalau penyakitnya tertentu, harus dibantu," kata Marwan.