Deddy Sitorus: Pilkada Dipilih DPRD Tak Masuk Akal, Rakyat Pasti Menolak

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai kebijakan yang tidak masuk akal. Menurutnya, alasan mahalnya ongkos politik yang dijadikan dalih justru mencerminkan kegagalan elite politik melakukan evaluasi diri.
 

“Alasan yang disampaikan ke publik soal biaya pilkada dan politik uang menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1).
 

Efisiensi Bisa Tanpa Cabut Hak Rakyat
 

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, jika pemerintah ingin menekan anggaran pilkada, tersedia banyak opsi tanpa harus menghapus mekanisme pemilihan langsung. Salah satunya dengan menumpangkan pilkada pada pemilu lain sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.
 

“Pilkada bisa digabung dengan pemilihan DPRD atau Pilpres. Prinsipnya efisiensi, bukan mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya,” ujarnya.
 

Mahar Politik Jadi Sumber Masalah
 

Deddy menilai mahalnya ongkos politik justru berawal dari internal partai politik. Praktik mahar dan lemahnya kaderisasi mendorong calon kepala daerah mencari modal besar, yang akhirnya memicu politik uang di lapangan.
 

“Hulunya ada di partai politik sendiri. Kalau ini tidak dibenahi, ganti sistem pemilihan pun tidak akan menyelesaikan masalah,” tegasnya.
 

Pilkada Langsung Buah Reformasi
 

Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan amanat reformasi yang telah melahirkan banyak pemimpin daerah berprestasi hingga ke tingkat nasional.
 

“Banyak pemimpin hebat lahir dari Pilkada langsung. Apakah semua itu mau diabaikan demi sistem yang dikendalikan elite dan oligarki?” katanya.
 

Peringatkan Penolakan Publik
 

Deddy meyakini, wacana Pilkada lewat DPRD akan menuai penolakan luas dari masyarakat, seperti gelombang protes terhadap revisi UU Pilkada sebelumnya.
 

“Upaya menghapus hak rakyat memilih kepala daerah akan ditolak publik. Ini berpotensi memicu gelombang perlawanan baru,” pungkasnya.