Kasus Keracunan MBG, Felly Desak Pemerintah Segera Terbitkan Perpres!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Pengawasan - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai lemahnya tata kelola dan ketiadaan payung hukum kuat menjadi penyebab utama terjadinya insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
 

Ia menegaskan, pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang mengikat, setingkat Peraturan Presiden (Perpres), agar program strategis Presiden berjalan tanpa celah.
 

“Tata kelola di sini yang memang betul-betul kurang kontrol, Pak, dan belum paripurna,” kata Felly dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM, serta Kepala Badan Gizi Nasional, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
 

Kritik Tajam Soal Perizinan
 

Felly juga mengkritisi kebijakan penyederhanaan sertifikasi dan perizinan yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penyederhanaan itu justru berpotensi meloloskan penyedia makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
 

“Setelah penyederhanaan tidak perlu nomor induk berusaha, tidak perlu sertifikat standar, bahkan verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak perlu. Ini kesalahan fatal,” tegasnya.
 

Guru Takut Menolak Makanan Bermasalah
 

Felly mengungkapkan persoalan lain: absennya regulasi membuat guru di lapangan ragu menolak makanan yang diduga basi atau tidak layak konsumsi.
 

“Takut guru, Pak. Mereka tidak berani, seakan-akan mereka harus menghambat. Padahal kan tidak seperti itu,” ujarnya.
 

Libatkan Kepala Daerah dan Fokus 3T
 

Politisi NasDem itu juga meminta agar Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait melibatkan kepala daerah—bupati, wali kota, hingga gubernur—dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. Menurutnya, banyak daerah mengaku tidak dilibatkan dalam pengawasan.
 

“Kasian Pak Presiden. Jangan sampai kinerja di bawah yang tidak pas justru merusak citra kepala negara,” tegasnya.
 

Felly menambahkan, program MBG harus diprioritaskan untuk daerah 3T (tertinggal, terluar, termiskin) dan wilayah dengan angka stunting tinggi.
 

“Justru tujuan Pak Presiden untuk menjangkau mereka yang sulit terjamah. Kalau ada Perpres, koordinasi dan kontrol bisa lebih kuat,” pungkasnya.