Komisi X DPR RI Kecam Teror ke Ketua BEM UGM: Ini Pembungkaman Suara Kritis

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Anggota Komisi X DPR RI, Hilman Mufidi, mengecam keras aksi teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto. Teror itu terjadi usai Tiyo menyuarakan keprihatinan atas tragedi bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).
 

Menurut Hilman, ancaman terhadap aktivis mahasiswa bukan hanya tidak pantas, tetapi juga berbahaya bagi iklim demokrasi. “Tindakan teror kepada adinda Tiyo tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi itu. Ini sama saja dengan praktik pembungkaman,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
 

Desak Aparat Usut Tuntas
 

Hilman meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik teror tersebut. Ia menegaskan, suara kritis mahasiswa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum.
 

“Saya minta aparat mengusut tuntas siapa di balik aksi teror ke adinda Tiyo. Bagaimanapun, suara Tiyo adalah wujud keterbukaan dan kebebasan berpendapat yang harus dihormati,” ujarnya.
 

Kritik Bukan Alasan Intimidasi
 

Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan semua pihak untuk menahan diri dalam menyikapi dinamika publik, termasuk polemik penanganan kasus bunuh diri anak di NTT.
 

“Kita semua berduka dan prihatin. Tapi menyikapi hal ini perlu keterbukaan hati dan kekuatan pikir. Setiap kritik harus disikapi bijak—bukan dengan teror,” kata Hilman.
 

Ancaman WhatsApp Bernada Penculikan
 

Sebelumnya, Tiyo Ardianto mengaku menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor berkode Inggris, empat hari setelah BEM UGM mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto terkait jaminan hak dasar anak.
 

Selain ancaman penculikan, pengirim pesan juga menuding Tiyo sebagai “agen asing” dan menuduhnya mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” demikian bunyi pesan tersebut.
 

Hilman menutup pernyataannya dengan penegasan: negara wajib hadir melindungi warga yang menyampaikan kritik secara damai. 
 

“Demokrasi tak boleh tunduk pada intimidasi,” tandasnya.