Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Jokowi Tanggapi Santai Usulan Pemakzulan Gibran, Sindir Sistem Satu Paket!

Laporan: Tim Redaksi
Minggu, 08 Juni 2025 | 09:07 WIB
Presiden ke-7 Joko Widodo bersama putranya yang saat ini menjabat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam satu kesempatan - Foto: Repro =
Presiden ke-7 Joko Widodo bersama putranya yang saat ini menjabat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam satu kesempatan - Foto: Repro =

RAJAMEDIA.CO - Solo, Polkam – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya buka suara soal surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR, MPR, dan DPD RI.
 

Jokowi menanggapinya dengan senyum dan sindiran tipis soal logika konstitusional.
 

"Biasa saja. Ya, pemilihan Presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina,” kata Jokowi di Solo, Sabtu (7/6), seperti dikutip dari Metrotvnews.
 

Presiden dan Wapres: Satu Tiket, Satu Nasib?
 

Jokowi mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih sebagai satu paket, bukan entitas yang bisa dicopot sendiri-sendiri tanpa dasar hukum yang jelas.
 

“Kalau mau makzulkan Wapres, harus juga lihat: apakah ada pelanggaran hukum berat, korupsi, perbuatan tercela? Mekanismenya jelas di konstitusi.”

 

Surat Pemakzulan dari Para Jenderal
 

Sebelumnya, empat jenderal purnawirawan mengirim surat ke DPR, MPR, dan DPD. Mereka menuntut pemakzulan Gibran. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh:

 

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

 

2. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

 

3. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

 

4. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Isi suratnya: mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dengan alasan pelanggaran etik dan moral dalam proses pencalonan Pilpres.
 

Jokowi: Biasa Saja, Itu Demokrasi
 

“Ada yang menyurati seperti itu, ya dinamika demokrasi. Biasa. Negara kita besar, punya sistem. Diikuti saja,” kata Jokowi enteng, tanpa tekanan.

 

Di tengah panasnya suhu politik pasca-Pilpres 2024, pernyataan Jokowi ini menjadi penegasan bahwa istana tidak terprovokasi. Namun, pernyataan itu juga memberi sinyal: jangan main-main dengan konstitusi.
 

Catatan Raja Media:

Pemakzulan bukan sekadar soal opini. Itu urusan berat, berdasar hukum. Tapi publik paham: ada yang sedang diuji di balik surat para jenderal.
 

Apakah ini awal tekanan politik jangka panjang terhadap pasangan Prabowo-Gibran? Atau hanya percikan kecil dari bara Pilpres yang belum padam?
 

Pantau terus laporan investigasi dan politik mendalam hanya di Raja Media.rajamedia

Komentar: