DPR Pertanyakan Kenaikan Pertamax! Pertamina dan ESDM Siap Dipanggil ke Senayan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green memicu sorotan publik. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, masyarakat mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan harga baru tersebut.
 

Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon memastikan DPR akan meminta penjelasan langsung dari Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 

Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan dan formula yang digunakan dalam penyesuaian harga BBM non-subsidi.
 

Siapkan Pemanggilan Pertamina dan ESDM
 

Dony mengatakan Komisi XII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM,” ujar Dony di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
 

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan yang diambil pemerintah dan Pertamina.
 

Harga Dunia Jadi Faktor Utama
 

Dony menjelaskan, BBM non-PSO atau non-subsidi memang selama ini mengikuti perkembangan harga 
minyak internasional.
 

Karena itu, ketika harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik global, dampaknya juga akan terasa pada harga BBM non-subsidi di dalam negeri.
 

“BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti,” jelasnya.
 

DPR Fokus Jaga Pertalite dan Solar
 

Meski memahami mekanisme pasar global, Dony menegaskan perhatian utama DPR saat ini adalah memastikan harga BBM subsidi tetap stabil.
 

Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga energi.
 

“Sebetulnya yang berdampak paling utama adalah yang PSO (subsidi). Ini kita coba untuk menahan PSO tidak akan naik,” tegasnya.
 

Pemerintah Tak Bisa Tanggung Semua
 

Dony juga menegaskan pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kenaikan harga BBM non-subsidi.
 

Jika hal itu dilakukan, negara akan menghadapi beban subsidi yang sangat besar dan berpotensi mengganggu kesehatan fiskal nasional.
 

“Yang non-subsidi sudah terikat dengan harga dunia. Kita tidak mungkin itu juga ditanggung oleh pemerintah karena akan menjadi double subsidi,” ujarnya.
 

DPR Janji Kawal Kepentingan Rakyat
 

Komisi XII DPR berharap pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina nantinya dapat memberikan jawaban konkret atas pertanyaan masyarakat terkait lonjakan harga Pertamax dan Pertamax Green.
 

Dony menegaskan DPR akan terus mengawasi kebijakan energi nasional agar tetap berpihak kepada rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.
 

“DPR akan terus mengawal agar setiap kebijakan energi tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.