Irine Bongkar Patriarki DPR! Perempuan Harus Kerja Dua Kali Lebih Keras

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, legislator - Budaya patriarki di ruang pengambilan keputusan legislatif disebut bukan sekadar wacana. Bagi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, itu adalah kenyataan yang dihadapi setiap hari di parlemen.
 

Menurut Irine, perempuan di DPR masih harus bekerja ekstra keras hanya untuk mendapat ruang yang setara.
 

“Saya sendiri terkadang merasa bahwa kita bekerja dua kali lebih keras, bicara harus dua kali lebih keras, dan juga berpikir harus dua kali lebih cerdas,” ungkapnya usai forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting di Quezon City yang diikuti secara hybrid dari Kompleks Parlemen Senayan, Senin (27/4/2026).
 

Kursi Perempuan Masih Jauh dari Target
 

Irine menyoroti representasi perempuan di DPR RI yang baru mencapai 22,2 persen. Angka itu masih jauh dari ambang 30 persen yang diakui secara global sebagai batas minimum keterwakilan layak.
 

Artinya, suara perempuan di parlemen masih belum proporsional dalam menentukan arah kebijakan negara.
 

Male Champions Jadi Kunci
 

Dalam forum WAIPA, Irine menekankan pentingnya kehadiran “male champions”, yakni anggota parlemen laki-laki yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender.
 

Menurutnya, peran mereka bukan sekadar simbolis, tetapi sangat strategis untuk membuka jalan perubahan.
 

“Keberadaan mereka adalah jembatan. Karena terkadang suara perempuan masih kurang terdengar atau kurang dianggap,” ujarnya.
 

Sekutu Strategis Lawan Patriarki
 

Irine menilai para sekutu laki-laki ini mampu membantu memecah kebuntuan budaya patriarki yang masih mengakar di lembaga legislatif.
 

Ketika suara yang sama disampaikan anggota laki-laki, dorongan politik sering kali menjadi lebih kuat dan lebih didengar.
 

Sudah Ada UU, Tapi Representasi Stagnan
 

Ia juga mengingatkan bahwa DPR RI telah melahirkan enam undang-undang perlindungan perempuan. Namun di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen masih stagnan di bawah target.
 

Bagi Irine, ini menunjukkan bahwa regulasi belum otomatis menghadirkan perubahan nyata.
 

Partai Politik Diminta Serius
 

Secara struktural, Irine menyoroti aturan kuota 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik.
 

Namun menurutnya, persoalan bukan hanya mengisi angka, melainkan menempatkan perempuan di pusat pengambilan keputusan.
 

“Bukan sekadar mengisi struktur, tapi memposisikan perempuan sebagai sentra pengambilan keputusan,” tegasnya.
 

Tembok Sosial dan Budaya Masih Tinggi
 

Selain soal sistem, Irine juga menyoroti hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang membuat banyak perempuan tertahan masuk ruang publik.
 

Ia meminta tokoh-tokoh sentral bangsa ikut mendobrak aturan dan kebiasaan yang merugikan perempuan.
 

Bukan Sekadar Hadir, Tapi Menentukan
 

Di akhir pernyataannya, Irine berharap lebih banyak perempuan hadir secara nyata, bukan simbolik, dalam ruang pengambilan keputusan Indonesia.
 

Pesannya tegas: demokrasi tak akan utuh bila perempuan hanya jadi penonton.