DPR Bongkar Fakta BPJS! 55 Juta Peserta Tak Aktif, Kartu Ada Tapi Tak Bisa Berobat

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Klaim cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hampir menyentuh 99 persen penduduk Indonesia mendapat sorotan tajam dari DPR RI.
 

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, puluhan juta peserta yang tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan ternyata berstatus tidak aktif.
 

Data yang terungkap dalam rapat kerja Komisi IX DPR menunjukkan, dari sekitar 284 juta peserta JKN yang terdaftar, hanya sekitar 229 juta peserta yang aktif. Artinya, terdapat sekitar 55 juta peserta yang secara administratif terdaftar tetapi tidak bisa memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.
 

“Lalu apa gunanya kita membanggakan angka cakupan hampir 99 persen kalau puluhan juta rakyat masih berpotensi ditolak atau terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan,” tegas Nurhadi, Kamis (11/6/2026).
 

Angka Bagus, Realita Belum Tentu
 

Pernyataan itu disampaikan Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta Direksi BPJS Kesehatan.
 

Politikus Fraksi NasDem itu menilai selama ini BPJS Kesehatan terlalu fokus mengejar capaian statistik kepesertaan tanpa menyelesaikan persoalan akses layanan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
 

Menurutnya, ukuran keberhasilan JKN bukan sekadar jumlah peserta yang tercatat dalam sistem.
 

“Yang rakyat rasakan bukan jumlah peserta terdaftar, tetapi apakah ketika mereka sakit kartu BPJS-nya bisa digunakan atau tidak,” katanya.
 

Kartu Ada, Hak Layanan Belum Tentu Ada
 

Nurhadi mengingatkan bahwa jutaan peserta tidak aktif berarti jutaan warga berpotensi mengalami hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan.
 

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat program JKN yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 

Ia meminta pemerintah tidak terjebak pada pencapaian angka administratif semata.
 

“Kita jangan terjebak pada angka-angka yang terlihat indah di atas kertas,” ujarnya.
 

Minta Tunggakan Iuran Diputihkan
 

Selain menyoroti peserta tidak aktif, Nurhadi juga menyinggung persoalan jutaan warga yang menunggak iuran BPJS akibat tekanan ekonomi.
 

Menurutnya, banyak masyarakat miskin dan kelompok rentan yang akhirnya kehilangan akses layanan kesehatan karena tidak mampu membayar tunggakan.
 

Karena itu, DPR mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan segera merealisasikan program pemutihan tunggakan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
 

“Jangan sampai mereka dihukum dua kali. Sudah miskin, ketika sakit masih tidak bisa berobat karena persoalan administrasi,” tegasnya.
 

Pekerjaan Rumah Besar BPJS
 

Nurhadi menilai masih adanya sekitar 55 juta peserta tidak aktif menunjukkan pekerjaan rumah besar yang belum diselesaikan BPJS Kesehatan.
 

Ia meminta pemerintah fokus memastikan seluruh peserta benar-benar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif maupun finansial.
 

“Selama masih ada puluhan juta peserta tidak aktif, maka masih ada pekerjaan rumah besar yang belum dituntaskan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
 

Bagi DPR, keberhasilan JKN bukan soal angka kepesertaan yang tinggi, melainkan seberapa banyak rakyat yang benar-benar bisa berobat saat membutuhkan.