Indonesia Pegang Palu Dewan HAM PBB, Tonggak Diplomasi Global di Usia 20 Tahun

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Indonesia resmi mengemban mandat strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Penetapan bersejarah ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan menandai pengakuan dunia atas konsistensi diplomasi Indonesia di panggung multilateral.
 

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada pelaksanaan pertemuan organisasi pertama yang digelar di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1/2026).
 

Dipilih Asia-Pasifik, Indonesia Melaju ke Presidensi
 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa Indonesia dipilih melalui mekanisme kawasan Asia-Pacific Group (APG) sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh Dewan HAM PBB.
 

“Sebagaimana telah disampaikan dalam siaran pers Kemlu RI 23 Desember 2025, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Yvonne di Jakarta.
 

Menurutnya, kepercayaan ini merupakan hasil dari rekam jejak panjang Indonesia sebagai negara yang konsisten menjunjung prinsip HAM, dialog, dan kerja sama global.
 

Kerja Diplomasi Terpadu di Balik Penetapan
 

Yvonne menjelaskan, pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja diplomasi yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan sistematis di bawah komando Kementerian Luar Negeri RI.
 

“Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjalankan peran utama sebagai garda terdepan Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan PTRI New York serta seluruh perwakilan RI lainnya,” jelasnya.
 

Seluruh upaya diplomasi tersebut, lanjut Yvonne, dilakukan melalui komunikasi yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral.
 

Dubes Sidharto Reza Pimpin Presidensi
 

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sosok diplomat senior ini memiliki rekam jejak panjang di panggung internasional.
 

Sebelumnya, Dubes Sidharto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
 

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM sepanjang 2026 dengan pendekatan objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai mandat dan program kerja tahunan Dewan.
 

“A Presidency for All”, Komitmen Indonesia
 

Yvonne menegaskan, Menteri Luar Negeri RI secara khusus menekankan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi secara imparsial, objektif, dan transparan.
 

“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
 

Kepemimpinan Indonesia dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global.
 

Sejarah Baru Diplomasi Indonesia
 

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 menjadi yang pertama kalinya, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk pada 2006 dengan mekanisme presidensi yang mengikuti rotasi kawasan.
 

Hingga kini, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, serta dua kali menjabat Wakil Presiden Dewan, masing-masing pada 2009 dan 2024. Bahkan sebelumnya, Indonesia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Komisi HAM PBB—lembaga pendahulu Dewan HAM PBB—pada 2005.
 

Kepercayaan dunia ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi HAM global, sekaligus memperkuat citra politik luar negeri bebas aktif di era kepemimpinan nasional saat ini.