Ida Fauziyah Desak Telkom, PLN, dan BRI Bikin Roadmap Atasi Kemiskinan

RAJAMEDIA.CO - Sorong, Kunker — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Papua Barat Daya, provinsi baru yang tengah menata pembangunan dari nol.
 

Dalam kunjungan kerja Komisi VI bersama Kementerian Perdagangan dan beberapa perusahaan negara seperti Telkom, PLN, dan BRI, Ida mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Papua Barat Daya harus mampu dikonversi menjadi kesejahteraan nyata.
 

“Papua Barat Daya itu kaya. Tapi, angka kemiskinannya 16,96 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Ini butuh intervensi nyata dari BUMN!” tegas Ida usai kunjungan reses di Sorong, Jumat (25/7/2025).
 

Telkom, PLN, BRI Diminta Bikin Peta Jalan yang Terukur dan Berdampak
 

Tak ingin sekadar simbolik, Komisi VI DPR RI mendesak agar setiap BUMN menyusun roadmap kontribusi khusus untuk Papua Barat Daya.

 

“Jangan cuma hadir seremonial. Kita minta roadmap yang konkret dan dampaknya bisa dirasakan warga — terutama di desa-desa yang tertinggal,” kata Ida.
 

Salah satu sorotan utama adalah akses listrik. Hingga kini, masih ada 44 desa yang belum teraliri listrik. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan berat bagi distribusi energi.
 

Desa-Desa Masih Gelap dan Tak Terhubung!
 

Ida mendesak PLN untuk memanfaatkan energi terbarukan agar menjangkau desa-desa terpencil. Sementara itu, blank spot alias wilayah tanpa sinyal masih banyak tersebar.
 

“Telkom harus perluas jaringannya. Jangan hanya di kota, tapi masuk ke pedalaman! Ini soal konektivitas dan keadilan informasi,” tegas Ida.
 

Ekonomi Kerakyatan Tak Bisa Tanpa Perbankan!
 

BRI juga tak luput dari sorotan. Menurut Ida, BRI harus masuk hingga ke pelosok desa untuk mendukung program koperasi rakyat.

 

“Tanpa perbankan, masyarakat desa sulit mengakses pembiayaan produktif. Peran BRI sangat penting!” katanya.
 

Papua Barat Daya Butuh Langkah Nyata, Bukan Janji
 

Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya harus diberi perhatian ekstra agar tidak tertinggal sejak awal. Ida menyebut momen ini sebagai fase paling krusial untuk intervensi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
 

“Kita ingin kesenjangan antara barat dan timur makin kecil. Ini bukan soal proyek, tapi soal komitmen untuk rakyat!” pungkas politisi PKB ini.