Komisi III DPR Soroti Narkoba dan Tambang Ilegal di Sulteng: Bandit Harus Dibasmi!

RAJAMEDIA.CO - Palu, Narkoba — Komisi III DPR RI melemparkan sorotan tajam terhadap dua masalah krusial yang terus menghantui Sulawesi Tengah: peredaran narkoba dan aktivitas tambang ilegal (illegal mining).
Peringatan keras ini dilontarkan usai kunjungan kerja Komisi III ke Mapolda Sulteng, dalam rapat bersama Kapolda, Kejati, dan Kepala BNNP Sulteng, Jumat (25/7).
Narkoba Masif, Sulteng Masuk 4 Besar Nasional
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyebut peredaran narkoba di Sulawesi Tengah sudah pada tahap darurat. Bahkan, provinsi ini sempat menempati peringkat keempat secara nasional dalam jumlah kasus narkoba.
“Tadi dipaparkan bahwa baru-baru ini ada 30 kilogram yang berhasil diamankan. Tapi kita tahu, itu mungkin hanya puncak gunung es. Bisa jadi yang beredar jauh lebih banyak,” tegas Sudding kepada Parlementaria.
Ia menegaskan perlunya strategi pencegahan yang serius, bukan hanya penangkapan.
“Kalau kita hanya sibuk menangkap, tapi tidak memutus rantai distribusi dan jaringan bandar, maka ini akan jadi lingkaran setan,” ujar politisi asal Sulawesi itu.
Jangan Sampai Tambang Jadi Alat Perusak Lingkungan
Selain narkoba, isu tambang ilegal juga menjadi perhatian utama Komisi III. Sudding menjelaskan bahwa Undang-Undang Minerba memang membuka peluang bagi tambang rakyat, namun tetap harus memenuhi syarat ketat.
“Tambang rakyat itu boleh, asal legal. Harus ada IUP, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai tambang dijadikan alasan untuk menjarah hutan dan merusak sungai,” kata dia.
Sudding menyebut bahwa banyak praktik tambang di lapangan dilakukan secara serampangan, tanpa pengawasan dan merugikan masyarakat sekitar.
DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
Komisi III menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menyikat habis peredaran narkoba dan menertibkan tambang ilegal. Sudding meminta Kapolda, Kejati, dan BNNP untuk bergerak bersama, tanpa ragu, tanpa tebang pilih.
“Negara tidak boleh kalah. Ini soal masa depan generasi dan keselamatan lingkungan. Kami akan kawal dan beri dukungan penuh dari pusat,” tandasnya.
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Pendidikan | 3 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Parlemen | 1 hari yang lalu