ICW Beberkan Akar Korupsi Politik di Indonesia, Pebisnis Mendominasi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Korupsi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengidentifikasi setidaknya ada tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya regulasi pengawasan dana publik. Ketiga, buruknya tata kelola partai politik.
 

“Tata kelola partai politik di Indonesia sangatlah buruk. Regulasi yang ada seharusnya menjamin akuntabilitas, tapi justru memberikan celah bagi korupsi,” ungkap peneliti ICW, Yassar Aulia, dalam pemaparan di Jakarta, Sabtu (6/8).
 

Dominasi Pebisnis di Parlemen
 

Dalam temuan terbaru ICW tahun 2024, mayoritas anggota DPR berasal dari kalangan pebisnis. Yassar menyebut, biaya pencalonan di pemilu legislatif mencapai ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.
 

ICW mencatat, dari 580 anggota DPR yang dilantik pada 2024, sebanyak 61 persen berlatar belakang pengusaha.
 

“Yang bisa maju adalah mereka yang punya sumber daya material atau koneksi ke pengusaha,” kata Yassar.
 

Sektor Politik Penyumbang Terbesar Korupsi
 

Yassar menegaskan, politik menjadi sektor paling rawan korupsi dalam dua dekade terakhir. Data KPK menunjukkan sepanjang 2003–2023, sebanyak 532 anggota partai politik ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
 

Sementara itu, ICW mencatat sedikitnya ada 529 anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi sepanjang 2011–2023, baik di tingkat nasional maupun daerah.
 

“Lebih dari 60 persen pelaku korupsi pada 2019 berasal dari aktor politik. Modus utamanya membiayai kebutuhan politik atau mengembalikan modal setelah duduk di kursi kekuasaan,” jelasnya.
 

Biaya Politik Tinggi Dorong Korupsi
 

ICW menilai mahalnya biaya politik mendorong politisi mencari sumber dana alternatif, termasuk melalui praktik korupsi. Yassar menegaskan, fenomena ini bukan lagi soal oknum, melainkan masalah sistemik.
 

“Kalau semua fraksi di DPR pernah menyumbang kasus korupsi, artinya tidak ada partai yang benar-benar bersih. Ini persoalan sistem, bukan hanya individu,” tegasnya.
 

Sistem Politik Bermasalah
 

Menurut ICW, sistem politik dan hukum yang berlaku justru semakin membuka ruang bagi praktik korupsi.
 

“Kalau semua kader partai terlibat, berarti sistem kita bermasalah. Ini bukan kesalahan satu partai saja,” pungkas Yassar.