Anak Desa Kekurangan Gizi! Nurhadi: Jargon Penurunan Stunting Hanya Seremonial

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai jargon penurunan stunting yang kerap digaungkan pemerintah masih sebatas seremonial. 
 

Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan banyak anak di pelosok desa masih kekurangan gizi dan tidak mendapatkan pendampingan memadai.
 

“Kita menghadapi ironi. Negara bicara soal bonus demografi, tapi anak-anak yang seharusnya jadi bonus malah terancam jadi beban karena kualitas SDM yang rendah. Kalau prevalensi stunting tidak turun signifikan, ini kegagalan besar negara,” tegas Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (4/9/2025).
 

Risiko Duplikasi Anggaran
 

Nurhadi juga menyoroti potensi tumpang tindih antara program BKKBN dan Kementerian Kesehatan, terutama dalam intervensi gizi seribu hari pertama kehidupan (HPK). Ia mempertanyakan skema koordinasi antar-lembaga agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
 

“Pertanyaan saya, apakah BKKBN punya skema koordinasi yang jelas, atau kita akan menyaksikan lagi praktek duplikasi anggaran yang boros? Saya ingin BKKBN menjamin setiap rupiah benar-benar sampai pada seribu HPK di desa terpencil,” ujarnya.
 

Masalah Penyuluh Belum Terselesaikan
 

Selain itu, Nurhadi menyoroti status penyuluh BKKBN yang disebut sebagai ujung tombak program keluarga berencana dan penurunan stunting. Dari 16 ribu penyuluh aktif, 11 ribu di antaranya masih berstatus non-ASN, sementara kebutuhan nasional mencapai 40 ribu orang.
 

“Kalau penyuluh dianggap sebagai pilar penting, mengapa pengangkatan mereka tidak pernah diprioritaskan? Bahkan saya melihat di RKA 2026 tidak ada anggaran untuk itu. Padahal kita masih defisit sekitar 20 ribu penyuluh,” tandasnya.