Hanif Dhakiri Soal Merger Grab-GoTo: Negara Tak Boleh Jadi Penonton!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen — Isu panas rencana merger dua raksasa teknologi, Grab dan GoTo, menuai reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri. Bagi mantan Menaker itu, ini bukan cuma soal penggabungan bisnis, tapi menyangkut kepentingan strategis nasional dan masa depan jutaan pekerja digital di Indonesia.
 

“Merger ini bukan sekadar penggabungan dua korporasi besar. Ia berpotensi mengubah struktur pasar digital secara signifikan. Negara harus hadir mengatur, mengawasi, dan melindungi, bukan sekadar jadi penonton!” tegas Hanif dalam keterangannya, dikutip, Selasa (27/5/2025).
 

Ancaman Dominasi Super-App
 

Politisi Fraksi PKB ini menyebut potensi bahaya dominasi pasar sangat nyata. Transportasi online, layanan pesan-antar makanan, hingga sistem pembayaran digital bisa dikuasai satu entitas raksasa.
 

“Kalau ini tidak diantisipasi, pelaku UMKM bisa terpinggirkan, konsumen dirugikan, dan jutaan mitra pengemudi terancam nasibnya. Efisiensi korporasi tak boleh menabrak keadilan sosial!” katanya lantang.
 

Data Jadi Senjata Baru
 

Hanif juga mengingatkan soal dominasi data sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan digital nasional.
 

“Siapa menguasai data, dia menguasai perilaku pasar. Kalau semua itu dikuasai satu super-app, kita menciptakan ketergantungan baru yang membahayakan arah ekonomi bangsa.”
 

DPR Turun Tangan
 

Hanif memastikan Komisi XI DPR RI tak akan tinggal diam. Ia mendorong KPPU, OJK, dan regulator lainnya untuk bersikap proaktif dan melakukan langkah-langkah preventif sejak awal.
 

“Kami akan panggil semua pihak terkait. Merger boleh saja, tapi jangan sampai rakyat jadi korban dan negara kehilangan kendali!”
 

Catatan Kritis Hanif Dhakiri:

 

1. Lindungi mitra pengemudi dan UMKM

2. Pastikan transparansi proses merger

3. Jaga kedaulatan data dan sistem pembayaran

4. Hindari monopoli dan dominasi pasar

5. Negara wajib hadir sebagai pengatur dan pelindung, bukan penonton

 

"Pasar digital harus sehat, adil, dan berpihak pada rakyat. Jangan biarkan semua dikendalikan algoritma dan konglomerasi!"