DPR Suarakan Keadilan Rokok Lokal Madura: Cukai Perbaiki, Razia Dihentikan!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Komisi XI DPR RI akhirnya angkat suara membela industri rokok lokal Madura yang selama ini termarjinalkan. 
 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura (APTMA) di Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), suara wakil rakyat bergema: roti bukan hanya untuk perusahaan besar!
 

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbahkun, secara tegas menyatakan dukungan terhadap legalisasi dan penguatan industri rokok lokal Madura. Baginya, pemerintah terlalu lama menutup mata terhadap potensi ekonomi yang justru tumbuh di akar rumput.
 

“Ide-ide mengenai cukai tembakau di Madura harus melibatkan pengusaha rokok lokal. Kita perlu dorong industri rakyat ini, bukan justru ditekan!” tegas Misbahkun.

 

Petani Tembakau Butuh Perlindungan, Bukan Janji
 

Pernyataan ini disambut hangat oleh Ketua Umum APTMA, Holili, yang menyampaikan unek-uneknya: petani tembakau Madura sudah terlalu lama jadi korban sistem.
 

“Coba cek, data wilayah tembakau kita bahkan hanya tersedia sampai tahun 2022! Tidak ada pembaruan di 2023 atau 2024. Padahal tahun 2022 saja kita produksi 18 ton,” ungkapnya.
 

Holili juga menyoroti tingginya harga pita cukai yang membuat pengusaha lokal terseok-seok bersaing melawan raksasa seperti Djarum dan Sampoerna. Akibatnya? Rokok lokal tanpa cukai—yang sesungguhnya tumbuh dari kreativitas dan kepepet—malah diburu aparat.
 

“Kami beli tembakau dari petani dengan harga Rp80.000–100.000 per kg, tapi perusahaan besar cuma Rp20.000–40.000. Siapa yang sebenarnya berpihak ke petani?” ujar Holili lantang.
 

Cukai Khusus dan Hentikan Razia!
 

Holili mendesak agar pemerintah menetapkan tarif cukai khusus Golongan III, yakni hanya Rp350–400 per gram, untuk memberikan napas legalitas bagi usaha rakyat.
 

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mengecam keras tindakan represif aparat terhadap rokok Madura.
 

“Banyak pengusaha lokal ditangkap, dirazia, padahal tak jelas pelanggarannya. Ini tidak adil! Pemerintah pusat, aparat hukum, dan pelaku usaha harus duduk bareng cari solusi,” serunya.
 

Erik menekankan perlunya relaksasi aturan untuk rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Madura. Menurutnya, negara seharusnya memberi ruang tumbuh bagi industri kecil yang menopang ekonomi rakyat.
 

“Kalau kita bicara tentang pertumbuhan industri, pelaku usaha kecil juga harus diberi tempat. Jangan hanya konglomerat yang diurus negara,” tegasnya.
 

Jalan Tengah: Antara Legalitas dan Keadilan Sosial
 

RDPU ini menjadi titik balik arah kebijakan: apakah negara hanya milik industri besar, atau masih peduli pada rakyat kecil? Kini bola ada di tangan pemerintah—akankah cukai adil ditetapkan dan razia dihentikan?
 

Satu yang pasti, suara dari Madura kini tak lagi sunyi. Mereka menuntut keadilan. Dan DPR—kali ini—tampaknya benar-benar mendengarkan.