Gara-gara Cari Cacing di Hutan, Warga Dipenjara 1 Tahun! Adian: Ini Tidak Adil!

RAJAMEDIA.CO - Bogor, Legislator - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan negara harus segera menghentikan praktik ketidakadilan yang dialami masyarakat desa akibat tumpang tindih kawasan hutan. 
 

Pernyataan ini disampaikan usai berdialog dengan puluhan kepala desa di Kabupaten Bogor yang mengadu karena wilayah pemukiman mereka tiba-tiba dimasukkan sebagai kawasan hutan.
 

Aspirasi masyarakat ini disampaikan dalam acara Festival Aspirasi BAM DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025). 
 

Adian menyoroti kasus warga yang dipenjara hanya karena melakukan aktivitas biasa yang selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat desa.
 

Kisah Pilu Warga Dipenjara 1 Tahun Gara-gara Cari Cacing
 

Adian menceritakan satu kasus nyata yang dialami warga desa. 
 

"Tadi ada satu kepala desa yang bercerita bagaimana warganya mencari cacing di tengah hutan, lalu ditangkap karena dituduh merambah, dan dia dipenjara satu tahun. Satu tahun hanya untuk nangkap cacing, sangat tidak adil, sangat represif, dan terlalu berlebihan," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
 

Menurut Adian, akar masalahnya adalah tumpang tindih lahan kawasan hutan dan desa yang belum diselesaikan secara tuntas. Kejadian ini dinilainya sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak bisa lagi dibiarkan.
 

DPR Janji Perjuangkan Penyelesaian Tuntas
 

Anggota Komisi V DPR RI ini menegaskan BAM DPR RI akan mendorong penyelesaian menyeluruh agar masyarakat tak lagi terjebak dalam konflik kebijakan yang merugikan. 
 

"Kita akan perjuangkan sampai semuanya clear and clean," ujarnya.
 

Adian menekankan bahwa permasalahan ini sangat mendesak karena menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat dan masa depan desa. Ia menegaskan bahwa DPR berkewajiban memastikan masyarakat dilindungi dari kebijakan yang tidak berpihak kepada warga.
 

Festival Aspirasi Jadi Wadah Penyampaian Keluhan Masyarakat
 

Festival Aspirasi BAM DPR RI di Bogor menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan dan masalah yang dihadapi. Puluhan kepala desa hadir menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini membelit masyarakat pedesaan, khususnya terkait tumpang tindih kawasan hutan.
 

Dengan adanya pengaduan langsung ini, DPR berkomitmen untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang telah lama menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat desa.