Erna Sari Dewi Kritik Efisiensi Anggaran yang Picu PHK di TVRI dan RRI

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 12 Februari 2025 – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan kontributor di TVRI dan RRI. 
 

Sebagai mantan jurnalis, Erna memahami betul tantangan yang dihadapi para jurnalis, terutama mereka yang bertugas di daerah.
 

"Saya memahami betul bagaimana perjuangan rekan-rekan jurnalis di lapangan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk menyampaikan informasi kepada publik. Kebijakan efisiensi yang tidak mempertimbangkan dampak sosialnya sangat merugikan mereka," ujar Erna, Rabu (12/2).
 

Kritik Pemotongan Anggaran

 

Erna menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, bukan dengan cara yang membabi buta. 
 

Ia menyoroti bahwa setiap lembaga memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga analisis yang matang diperlukan sebelum mengambil keputusan pemotongan anggaran.
 

"Saya mendukung semangat efisiensi pemerintah, tapi harus tepat sasaran. Pemotongan anggaran yang dilakukan secara serampangan hanya akan menambah beban bagi lembaga yang sudah bekerja dengan keterbatasan. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak orang," tegasnya.
 

Selain itu, Erna menyoroti bahwa banyak kontributor yang sebelumnya berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) kini kehilangan sumber pendapatan. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 

"Pemerintah ingin rakyat sejahtera dengan efisiensi anggaran. Tapi, jangan sampai efisiensi ini salah sasaran sehingga kontraproduktif dengan semangat menyejahterakan rakyat," katanya.
 

Desakan untuk Meninjau Ulang Kebijakan
 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan TVRI dan RRI, Erna mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran. 

 

Menurutnya, perlu ada solusi yang lebih bijak agar efisiensi tidak berdampak buruk terhadap kesejahteraan para pekerja media.

 

Gayung bersambut, dalam RDP tersebut pimpinan TVRI dan RRI menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan PHK maupun pemotongan penghasilan kontributor.

 

"Dalam RDP hari ini, Dirut TVRI dan RRI sudah berkomitmen untuk tidak melakukan PHK dan pemotongan penghasilan kontributor. Saya akan mengawal terus melalui Komisi VII DPR RI," tegas Erna.

 

Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan jurnalis dan kontributor di TVRI serta RRI tetap mendapatkan hak mereka, serta kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor yang krusial dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.