Dede Yusuf Soroti Ketimpangan NJOP, Dorong Layanan Jemput Bola Sektor Pertanahan!

RAJAMEDIA.CO - Bandung, Parlemen – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan. 
 

Menurutnya, optimalisasi pendapatan negara dari sektor ini tidak bisa lepas dari evaluasi ketimpangan NJOP, transparansi biaya layanan, dan pendekatan langsung ke masyarakat.
 

“Realisasi PNBP di Kabupaten Bandung baru sekitar Rp15 miliar dari target Rp25 miliar. Artinya masih ada Rp9 miliar yang belum terserap,” kata Dede Yusuf usai kunjungan kerja Panja Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Kantor BPN Kabupaten Bandung, Jumat (11/7/2025).
 

Menurutnya, rendahnya minat masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah atau membayar BPHTB menjadi salah satu penyebab. Beban biaya dan kompleksitas prosedur menjadi faktor penghambat utama.
 

NJOP Rp140 Ribu, Harga Pasar Rp5 Juta!
 

Dede mengungkapkan bahwa di banyak wilayah pengembangan seperti kawasan industri dan perumahan, nilai NJOP sangat timpang dengan harga pasar.
 

“Saya temui NJOP hanya Rp140 ribu per meter, padahal harga pasarnya bisa Rp5 juta. Ini menciptakan ketimpangan serius dan meminggirkan warga lokal,” tegasnya.
 

Akibatnya? Pendapatan BPHTB tidak maksimal dan masyarakat kesulitan mengakses hak atas tanahnya sendiri.
 

Usul HGB di Atas HPL untuk Lahan Pemerintah
 

Dalam kunjungannya, Dede juga menyoroti banyaknya lahan negara yang sudah lama ditempati warga, namun belum bersertifikat. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
 

“Dengan status HGB, masyarakat punya kepastian hukum, bisa akses kredit, bisa usaha, bisa diwariskan. Tapi lahan tetap milik negara,” ujar politisi Demokrat itu.
 

Layanan Mobil Keliling: Solusi Jemput Bola
 

Tak hanya regulasi, Dede juga mendorong perbaikan layanan publik pertanahan. Ia mencontohkan model pelayanan keliling seperti SIM dan SAMSAT, agar masyarakat tak perlu ke kota hanya untuk urus dokumen.
 

“Kita perlu mobil layanan pertanahan keliling. Banyak warga desa enggan datang ke kota. Pemerintah harus datang ke mereka,” serunya.
 

Transparansi Biaya dan Waktu Wajib!
 

Dede menegaskan pentingnya transparansi biaya dan durasi pengurusan agar tidak terjadi kebingungan dan praktik percaloan.
 

“Biaya dan waktu harus jelas sejak awal. Kalau tidak, masyarakat terus-terusan jadi korban,” katanya.
 

Dengan kombinasi perbaikan kebijakan, pelayanan jemput bola, dan transparansi layanan, Dede Yusuf optimistis PNBP pertanahan bisa naik signifikan—dan yang paling penting, dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.