Sekolah Negeri Sepi Murid, Puan Bongkar Alarm Pendidikan Nasional

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Fenomena sejumlah sekolah negeri yang kesulitan mendapatkan murid baru pada Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi alarm serius bagi pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional.
 

Menurut Puan, munculnya sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan siswa baru bukan sekadar persoalan kuota penerimaan, tetapi menunjukkan adanya perubahan besar dalam dinamika pendidikan masyarakat.
 

"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," ujar Puan, Kamis (16/7/2026).
 

BACA JUGA

15 Kepala Daerah Terjaring OTT, DPR: Penegakan Hukum Era Prabowo Makin Tegas!

RUU Satu Data Indonesia Disepakati, Era Data Semrawut Segera Diakhiri

DPR Resmi Luncurkan SIMASLEG, Legislasi Kini Lebih Terbuka dan Bisa Diawasi Publik

Krisis Murid Terjadi di Sejumlah Daerah
 

Fenomena kekurangan murid baru mulai terlihat di berbagai wilayah setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027.
 

Di Kota Semarang, sejumlah SD negeri tercatat hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar. Kondisi serupa terjadi di Kota Solo, di mana sedikitnya delapan SD negeri mengalami kekurangan murid.
 

Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sekolah yang bahkan tidak memperoleh satu pun murid baru. Sementara ratusan sekolah lainnya belum mampu memenuhi kuota penerimaan.
 

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Temanggung dan Sragen. Bahkan beberapa sekolah hanya mendapatkan jumlah murid baru yang sangat minim.
 

Fenomena tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial melalui berbagai video Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang memperlihatkan sejumlah sekolah negeri hanya memiliki satu atau beberapa siswa baru.
 

Pemerintah Diminta Bedakan Masalah Nasional atau Lokal
 

Puan meminta pemerintah tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum melakukan kajian mendalam.
 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan apakah fenomena sekolah kekurangan murid merupakan persoalan nasional atau hanya terjadi di daerah tertentu.
 

"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau hanya kasus di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan kondisi yang terjadi," jelasnya.
 

Jika hanya bersifat lokal, kata Puan, solusi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
 

Namun apabila persoalan ini menjadi tren nasional, penyelesaiannya tidak boleh hanya melalui penutupan atau penggabungan sekolah.
 

Jangan Korbankan Hak Anak
 

Puan menegaskan, negara memiliki kewajiban memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
 

Menurutnya, sekolah yang kekurangan murid bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari menurunnya jumlah anak usia sekolah, perubahan pola permukiman, perpindahan penduduk, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan sekolah negeri.
 

Karena itu, pemerintah tidak boleh menerapkan satu kebijakan yang sama untuk seluruh daerah.
 

Butuh Peta Pendidikan 10 Tahun ke Depan
 

Puan mendorong pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan.
 

Data tersebut harus mengintegrasikan jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, hingga proyeksi penduduk dalam jangka panjang.
 

"Peta tersebut harus menjadi dasar evaluasi eksistensi sekolah. Apakah perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan karena memiliki fungsi strategis," katanya.
 

Sekolah Negeri Harus Kembali Dipercaya
 

Puan mengingatkan, efisiensi pendidikan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah murid atau biaya operasional.
 

Jika penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah wajib memastikan adanya transportasi yang aman, jarak tempuh yang wajar, serta kesiapan sekolah penerima agar tidak membuat anak-anak, terutama dari keluarga rentan, kehilangan akses pendidikan.
 

Selain penataan jumlah sekolah, Puan menilai sekolah negeri harus melakukan transformasi agar kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
 

Perbaikan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, pendidikan keagamaan, kompetensi guru, keamanan sekolah, hingga komunikasi dengan orang tua harus menjadi perhatian.
 

"Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," tegasnya.
 

DPR Kawal Reformasi Pendidikan
 

Puan memastikan DPR RI akan mengawal penataan sekolah dasar agar menjadi bagian dari reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar pengurangan jumlah sekolah.
 

Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan bukan diukur dari berapa banyak sekolah yang ditutup atau digabung, tetapi dari kemampuan negara memastikan setiap anak tetap mendapatkan pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas.
 

"Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik," pungkas Puan.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.