PKS Bongkar Paradoks Beras: Gudang Bulog Penuh, Harga Naik, Petani Tetap Merana

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menyoroti ironi yang tengah terjadi di sektor pangan nasional. Di tengah melimpahnya stok beras pemerintah yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga beras justru terus merangkak naik, sementara kesejahteraan petani belum ikut terdongkrak.
 

Menurut Slamet, persoalan utama perberasan Indonesia kini bukan lagi soal produksi, melainkan lemahnya tata niaga dan distribusi pangan.
 

Stok Beras Pecah Rekor, Harga Tetap Melambung
 

Slamet mengungkapkan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per Juli 2026 telah mencapai sekitar 5,2–5,3 juta ton, melonjak drastis dibandingkan tahun 2021 yang hanya sekitar 1,23 juta ton.
 

Namun, besarnya stok nasional ternyata belum mampu menurunkan harga beras di pasar.
 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Juni 2026 harga beras di tingkat penggilingan masih naik 0,97 persen dibanding bulan sebelumnya dan meningkat 6,96 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
 

Beras premium bahkan naik 1,01 persen (month to month) dan 11,66 persen (year on year), sedangkan beras medium meningkat 0,92 persen dan 5,10 persen.
 

Petani Belum Ikut Menikmati
 

Di sisi lain, kondisi petani justru belum membaik.
 

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 tercatat turun menjadi 127,65, atau melemah 0,06 persen dibanding bulan sebelumnya.
 

Penurunan terjadi pada subsektor hortikultura, perkebunan rakyat, hingga peternakan.
 

Bagi Slamet, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani.
 

"Keberhasilan pangan tidak boleh hanya diukur dari penuh atau tidaknya gudang Bulog. Stok yang besar harus mampu menekan harga di pasar dan meningkatkan pendapatan petani. Jika harga tetap tinggi sementara petani belum sejahtera, berarti ada mata rantai yang perlu dibenahi," tegas Slamet, Jumat (17/7/2026).
 

Tata Niaga Jadi Sorotan
 

Slamet menilai masih tingginya biaya logistik, lemahnya transparansi tata niaga, serta belum optimalnya hilirisasi pangan menjadi penyebab keuntungan lebih banyak dinikmati sepanjang rantai distribusi dibanding oleh petani sebagai produsen.
 

Karena itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata niaga beras.
 

Langkah tersebut meliputi penguatan sistem data stok dan harga secara real-time, efisiensi logistik, pengawasan margin perdagangan, penguatan koperasi petani, hingga percepatan hilirisasi pangan agar nilai tambah lebih banyak dinikmati petani.
 

Ketahanan Pangan Harus Menyejahterakan Petani
 

Slamet menegaskan, indikator keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi atau stok nasional.
 

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
 

"Ketahanan pangan yang sesungguhnya adalah ketika stok nasional tetap aman, harga beras terjangkau bagi masyarakat, dan petani memperoleh keuntungan yang layak. Ketiga tujuan itu harus dicapai secara bersamaan melalui tata niaga yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan," tandasnya.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.