Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Cirebon Pusat Operasi Penyelamatan Pantura, DPR RI Ingatkan Standar Quick Response!

Laporan: Halim Dzul
Senin, 10 November 2025 | 19:25 WIB
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/11/2025). - Humas DPR -
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/11/2025). - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Cirebon, Kunker - Komisi V DPR RI melihat Pos SAR Cirebon sebagai garda terdepan penyelamatan di wilayah Pantura Jawa yang memiliki risiko bencana multidimensi. 
 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa posisi Cirebon sangat strategis dalam operasi pencarian dan pertolongan, khususnya untuk kecelakaan laut, banjir, hingga kasus orang hilang di sekitar kaki Gunung Ciremai.
 

Penegasan tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
 

“Komisi V DPR RI memandang Pos SAR Cirebon punya peran penting untuk operasi penyelamatan di Cirebon dan sekitarnya. Pantura adalah kawasan yang rentan, dari kecelakaan laut, banjir, sampai pencarian orang hilang,” jelas Ridwan Bae.
 

Quick Response Time Harus Jadi Standar
 

Ridwan menegaskan, kecepatan tim SAR dalam merespon kejadian menentukan peluang keselamatan korban. 
 

“Semakin cepat tim tiba di lokasi, semakin besar peluang korban ditemukan dan diselamatkan,” tegasnya.
 

Kunjungan ini juga sekaligus menjadi evaluasi lapangan terkait kesiapan fasilitas, kendala teknis, dan kebutuhan sarana pendukung operasional.
 

Fokus Anggaran: Prioritas Alat, Bukan Seremonial
 

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menambahkan, penguatan anggaran harus diarahkan pada investasi alat dan sarana penyelamatan — bukan kegiatan rutin birokrasi.
 

“Dana yang ada sebaiknya dimanfaatkan untuk sarana penyelamatan, itu lebih efektif. Jangan hanya habis untuk kegiatan personil,” tekan Hamka.
 

Hamka juga mendorong Basarnas menyusun master plan kebutuhan minimal hingga 2026, mulai standar minimum hingga skema pendanaan yang dapat memperkuat kesiapan operasional.
 

Profesionalisme SAR Diapresiasi
 

Hamka menegaskan, beban kerja SAR di lapangan sangat berat — bahkan bisa tiga kali lipat saat menangani insiden besar pada malam hari. Karena itu penguatan sarpras tak boleh dilemahkan.
 

“Kerjanya Basarnas itu kalau kecelakaan bisa tiga kali lipat lebih berat, apalagi malam hari. Maka semangat memperkuat alat dan fasilitas jangan berkurang,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: