DPR Desak Krakatau Steel Transparan Soal Restrukturisasi Utang!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto meminta manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk membuka secara transparan perkembangan restrukturisasi utang dan strategi efisiensi operasional yang dijalankan perusahaan.
 

Menurut Adisatrya, industri baja adalah sektor strategis yang menjadi tulang punggung berbagai sektor industri lain. Karena itu, kondisi Krakatau Steel tidak bisa dianggap remeh, sebab langsung berhubungan dengan daya saing ekonomi nasional.
 

“Industri baja merupakan salah satu sektor strategis yang menopang banyak industri lainnya. Begitu penting industri baja ini bagi perekonomian nasional,” tegasnya saat RDP Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Muhammad Akbar Djohan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
 

Utang Masih Menggunung
 

Data yang dipaparkan menunjukkan Krakatau Steel masih memiliki utang jumbo. Hingga 30 Juni 2025, tercatat saldo utang sebesar US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 28,37 triliun. Manajemen menargetkan penurunan menjadi US$ 1,1 miliar (sekitar Rp 18,34 triliun) di akhir tahun ini, melalui restrukturisasi dan kesepakatan “haircut” dengan sejumlah bank kreditur.
 

Meski pendapatan usaha semester I-2025 naik 3,63% menjadi US$ 460,82 juta, perusahaan tetap membukukan rugi bersih US$ 107,11 juta (Rp 1,74 triliun). Beban pokok pendapatan meningkat, margin laba bruto tertekan, dan total aset hanya tumbuh tipis 0,61% menjadi US$ 2,91 miliar.
 

Desakan DPR
 

Adisatrya menegaskan, restrukturisasi utang tidak boleh berhenti pada tataran administratif. DPR ingin mengetahui sejauh mana perjanjian baru dengan perbankan sudah berjalan, serta langkah efisiensi internal yang diambil manajemen.
 

“Komisi VI ingin mendengar perkembangan restrukturisasi utang, apakah sudah ada kesepakatan baru dengan perbankan, dan apa langkah efisiensi yang telah dijalankan,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
 

Ia menambahkan, keterbukaan Krakatau Steel sangat penting agar DPR dan publik memahami peta persoalan sekaligus peluang industri baja nasional. 
 

“Dukungan kebijakan yang tepat hanya bisa diberikan bila perusahaan jujur dan terbuka,” pungkasnya.