DPR Bikin Panja Usut Pengelolaan GBK & Kemayoran, Ada Apa?

RAJAMEDIA.CO - Jakarta. RMN – Komisi XIII DPR RI curiga ada yang nggak beres dalam pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Duit yang masuk ke negara jauh lebih kecil dari potensi yang ada. Makanya, DPR gerak cepat bikin Panitia Kerja (Panja) buat bongkar persoalan ini.
 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan, Panja ini bakal nguliti laporan keuangan, aset, kontrak, dan status tanah di kedua kompleks tersebut.
 

"Kami butuh data rinci. Berapa pendapatan riil dari pengelolaan aset di GBK dan Kemayoran? Status tanahnya gimana? Masih pakai perjanjian lama atau udah ada perubahan?" ujar Rinto dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, Rabu (19/3/2025).
 

Rapat ini juga menghadirkan Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, Dirut PPKGBK Rakhmadi Alif, dan Dirut PPK Kemayoran Medi Kristianto.
 

PNBP Jauh dari Harapan, Duitnya Ke Mana?
 

Anggota Komisi XIII Edison Sitorus mendadak curiga melihat angka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kemayoran.
 

Luas area Kemayoran 450 hektar, dari situ 165 hektar dikomersialisasi. Harusnya, kalau dihitung dengan harga pasar Rp 60 juta per meter persegi, bisa masuk duit Rp 1,1 triliun.
 

"Tapi kok, PNBP dari Kemayoran di 2024 cuma Rp 227 miliar? Duit sisanya ke mana?" sergah Edison.
 

DPR nggak mau kejadian ini dibiarkan. Mereka mendesak agar semua data keuangan dan kontrak pengelolaan diungkap transparan.
 

"Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Ini soal uang negara!" tegasnya.
 

Kemensetneg Siap 'Buka-bukaan'
 

Menanggapi tuntutan DPR, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengaku siap bekerja sama.
 

"Kami mendukung penuh pembentukan Panja dan akan siapkan semua data yang dibutuhkan," katanya.
 

DPR pun menegaskan, Panja ini bukan sekadar formalitas. Mereka ingin mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan GBK dan Kemayoran.
 

"Setelah Lebaran, kita lanjutkan rapat untuk melihat perkembangan. Jangan sampai negara dirugikan akibat pengelolaan yang nggak jelas," tandas Rinto.
 

Dengan langkah ini, Komisi XIII DPR RI bertekad memastikan bahwa pengelolaan aset negara benar-benar menguntungkan negara, bukan pihak-pihak tertentu!