Doli Desak Pemerintah Ambil Sikap Soal IKN: “Terbitkan Keppres atau Kaji Ulang!”

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Pemerintah diminta tidak lagi maju-mundur dalam menyikapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendesak agar Presiden segera mengambil keputusan tegas: terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota, atau kaji ulang total rencana IKN.
Sebagai Ketua Panitia Khusus RUU IKN, Doli menyayangkan proses pemindahan ibu kota yang dinilai sudah menghabiskan banyak anggaran, tapi belum juga menunjukkan kejelasan politik dari pemerintah pusat.
“Dari fasilitas yang sudah terbangun saat ini, seharusnya penyelenggaraan pemerintahan pusat sudah bisa mulai beraktivitas di sana, walaupun dilakukan bertahap,” tegas Doli dalam keterangannya, Kamis (24/7).
Menurutnya, terbitnya Keppres pemindahan aktivitas pemerintahan pusat ke Nusantara adalah kunci dimulainya operasionalisasi IKN secara resmi.
Pilihannya Dua: Jalan atau Mundur Teratur
Doli menegaskan, jika memang pemerintah belum yakin dengan urgensi pemindahan ibu kota dalam waktu dekat, maka sebaiknya ambil langkah tegas untuk meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai, katanya, ratusan triliun rupiah yang telah digelontorkan justru berakhir sia-sia.
“Mungkin perlu direview lagi kebijakannya, regulasinya, bahkan mungkin konsep pengembangannya,” ujar Doli.
Ia khawatir, bila dibiarkan mangkrak, infrastruktur di IKN yang sudah dibangun akan cepat rusak dan mubazir.
“Jadi pilihannya: proses pemindahan dimulai segera lewat Keppres, atau pemerintah menyatakan sikap untuk mengkaji ulang secara menyeluruh,” pungkasnya.
Sikap tegas pemerintah, lanjut Doli, akan menentukan masa depan proyek mercusuar ini, apakah menjadi simbol kemajuan Indonesia, atau justru jadi monumen ketidakpastian politik.
Politik 6 hari yang lalu

Gaya Hidup | 6 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Pendidikan | 2 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu