Djarot Panas! Vonis Hasto Tak Adil, Harun Masiku Masih Gentayangan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam — Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menumpahkan amarahnya atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, vonis itu cacat keadilan selama sosok Harun Masiku — yang disebut-sebut sebagai aktor utama kasus suap PAW DPR — belum juga ditangkap.
 

“Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Mas Hasto. Kalau mau fair, tangkap dulu Harun Masiku. Jangan Hasto dikorbankan. Ini politisasi hukum!” tegas Djarot, Minggu (27/7), usai pertemuan internal di kantor DPP PDIP, Jakarta.
 

Tak berhenti di situ, Djarot bahkan menyebut Hasto sebagai “tahanan politik”.
 

“Masalahnya ini politik. Pak Sekjen adalah korban kriminalisasi karena berbeda sikap dengan penguasa. Ini zaman raja, kritik saja dilarang, langsung dicari-cari kesalahannya,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
 

Posisi Sekjen Masih Milik Hasto
 

Meski telah divonis, Djarot menegaskan posisi Hasto masih aman sebagai Sekjen. 
 

“Struktur partai akan dibahas di Kongres. Untuk sekarang, Mas Hasto masih Sekjen PDI Perjuangan,” katanya.
 

Majelis: Hasto Terbukti Biayai Suap Rp400 Juta
 

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta kepada Hasto. Ia dianggap terbukti menyokong suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, demi meloloskan Harun Masiku lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024.
 

“Terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Hakim Ketua saat membacakan amar putusan, Jumat (25/7).
 

Namun, Hasto dinyatakan tidak terbukti menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku.
 

Harun Masiku Masih Bebas, Djarot: Hukum Tebang Pilih!
 

Kemarahan Djarot mencuat karena sampai hari ini, buron Harun Masiku belum tersentuh hukum.
 

“Buron nggak ketangkap, malah orang yang di sekitarnya yang dikorbankan. Ini namanya hukum tajam ke lawan, tumpul ke kawan!” ujarnya, menyindir keras aparat penegak hukum.